Kamis, 4 Juni 2026

Perkuat Peran Strategis, Bapas Muara Teweh Ikuti Pertemuan Daring dalam Penetapan Pos Bapas se-Indonesia

Photo Author
Yustinus, Nawacita Post
- Selasa, 30 Desember 2025 | 16:32 WIB
Kabapas Muara Teweh dan Jajaran Saat Ikuti Pertemuan Daring Penetapan Pos Bapas se-Indonesia
Kabapas Muara Teweh dan Jajaran Saat Ikuti Pertemuan Daring Penetapan Pos Bapas se-Indonesia

NAWACITAPOST.COM - Jajaran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh mengikuti pertemuan daring melalui Zoom Meeting mengenai Penetapan Pos Bapas di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, pada Selasa (30/12).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keberlanjutan Rehabilitasi Pemasyarakatan, Bapak Ceno Hersusetiokartiko, yang bertindak sebagai pembicara utama.

Baca Juga: Lapas Gunungtua Lakukan Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Kepada Warga Binaan

Dalam arahannya, Ceno Hersusetiokartiko menekankan pentingnya peran Balai Pemasyarakatan dalam menyongsong implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

​"Pos Bapas bukan sekadar perpanjangan tangan, melainkan garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2023 berjalan optimal di seluruh penjuru Indonesia," tegas Ceno dalam paparannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif. Direktur Bimkemas mendengarkan aspirasi serta tantangan yang dihadapi oleh para Kepala Bapas di seluruh Indonesia terkait kendala geografis dan sumber daya dalam pembentukan Pos Bapas.

Baca Juga: Sambut 15 Program Aksi 2026, Rutan Humbang Hasundutan Ikuti Refleksi Akhir Tahun Kemenimipas Secara Virtual

Kepala Bapas Muara Teweh menyatakan kesiapannya dalam mendukung kebijakan pusat ini. Dengan adanya penetapan Pos Bapas yang lebih terstruktur, diharapkan pelayanan bagi klien pemasyarakatan di wilayah Barito Utara dan sekitarnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

​Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyelaraskan persepsi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menghadapi transisi hukum nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

(Humas Bapas Muara Teweh)

Editor: Yustinus

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini