Protes Kecurangan Pemilu 2024, Aktivis Serukan "Lawan Pemilu Curang"

NAWACITASPOT.COM - Sebuah spanduk dengan tulisan tangan "Lawan Pemilu Curang" berwarna merah terpampang di atas selembar kain kafan sepanjang dua meter.

Spanduk tersebut menjadi pusat perhatian dalam sebuah diskusi yang digelar oleh para aktivis lintas generasi yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Ciputat Bersatu (Jaga C1), pada Minggu (18/2) di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Kordinator Jaga C1, Lukman Azis, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi pemilu 2024 yang dinilainya sebagai kemunduran demokrasi. "Ini jadi pemilu paling rusak sejak Reformasi," ujar Lukman.

Baca Juga: Optimalisasi Peran dan Fungsi Pengawasan Notaris, Kanwil Kemenkumham NTB Selenggarakan Rapat Koordinasi

Menurut Lukman, indikasi kecurangan terjadi secara masif. Pertama, ribuan kasus intimidasi terhadap pemilih dilaporkan terjadi di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Kedua, penggunaan bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai lebih dari 500 triliun diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye salah satu kandidat. Ketiga, aparat sipil negara (ASN), kepala desa, TNI/Polri hingga presiden dinilai tidak netral dan cenderung berpihak.

Keempat, terjadi kekacauan data antara formulir C1 dan aplikasi Sirekap yang digunakan untuk menyampaikan hasil perolehan suara di TPS kepada masyarakat. Terakhir, Keputusan KPU yang dinilai cacat hukum dalam penerimaan kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Pabar Ingatkan Percepatan Pelaksanaaan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Oleh karena itu, Lukman mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk terus memperjuangkan tegaknya kebenaran dalam pemilu ini. "Buat Tagar Lawan Pemilu Curang semasif mungkin," ajaknya.

Ray Rangkuti, mantan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan aktivis 98, menekankan pentingnya melawan pelaksanaan pemilu 2024 yang sarat dengan kecurangan. "Tidak ada kata lain kecuali menolak Pemilu Curang 2024," tegasnya, dikutip Senin (19/2/2024).

Abba Taher Lamatapo, mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 98, mendesak agar peserta pemilu segera mengajukan gugatan dan mengumpulkan bukti untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ia juga mendesak seluruh elemen masyarakat untuk mendesak dilakukannya hak angket kepada presiden terkait pelanggaran pemilu dan dugaan ketidaknetralan presiden serta para pembantunya dalam pemilu 2024.

Baca Juga: 16 Tahanan Kabur dari Rutan Polsek Tanah Abang

Tety Muhithoh, aktivis majelis taklim dan mantan aktivis 98, menilai kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini akan menjadi preseden buruk untuk bangsa Indonesia di masa depan. "Ini melemahkan karakter bangsa dari level atas sampai bawah," ujarnya.

Rio Sumantri, aktivis dan pendiri pers mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyatakan kekecewaannya terhadap pemilu 2024 yang dianggapnya memalukan bagi bangsa di mata dunia. Ia berharap generasi muda untuk lebih memahami politik dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang dianggapnya tidak netral.