Aktivis Demokrasi Nilai Kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 Cacat

NAWACITAPOST.COM - Aktivis demokrasi, Usman Hamid, menyatakan bahwa kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam hitung cepat pemilihan presiden (pilpres) 2024 cacat karena diwarnai oleh praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Usman, kecurangan tersebut dimulai dari keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK), penyalahgunaan peran aparatur negara, hingga penyelewengan bantuan sosial.

"Meskipun dia sudah cukup tua, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu, Minggu (18/2/2024).

Baca Juga: Akademisi Sebut KPU dan Bawaslu Abai pada Kecurangan Pemilu 2024

Ia menyatakan bahwa kemenangan versi hitung cepat Prabowo-Gibran dapat membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi. Usman khawatir bahwa aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinan otoritarian.

Usman juga menekankan bahwa suara-suara yang menggugat keabsahan dan kecurangan pemilu kemungkinan akan terus berlanjut meskipun proses pelantikan dilakukan nantinya. Menurutnya, protes dan turbulensi akan semakin besar jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat menyatakan tidak menerima hasil pemilu.

Usman berharap bahwa pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mengambil langkah hukum untuk menggugat dugaan kecurangan yang mereka maksudkan. Namun, ia juga menyoroti bahwa nasib demokrasi Indonesia ke depan menjadi semakin tidak pasti dengan kemenangan Prabowo-Gibran versi hitung cepat.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Peluang MK Batalkan Hasil Pemilu 2024 Jika Terbukti Curang

Prabowo, yang pernah menjadi komandan pasukan khusus Kopassus dan diberhentikan dari militer setelah kasus penculikan dan penyiksaan aktivis politik pada tahun 1998, selalu membantah melakukan kesalahan. Dia juga pernah dilarang masuk Amerika Serikat (AS) dan dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Timor-Leste.

Dalam konteks ini, Usman menyatakan bahwa "winter is coming" (musim dingin akan datang), tetapi perjuangan untuk keadilan harus terus berlanjut dan semua pelaku harus diadili.

Muhammad Isnur, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap terpilihnya Prabowo, terutama bagi keluarga orang-orang yang masih memperjuangkan keadilan untuk mereka yang hilang pada tahun 1998. Isnur juga menyoroti dugaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak adil mendorong kampanye Prabowo demi menjaga warisan dan membangun sebuah dinasti.

Baca Juga: Akhirnya, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diperiksa KPK. Ini kata MAKI!

"Hasilnya sesuai prediksi kami. Tapi kami masih kecewa," ujarnya.

Kantor Presiden Jokowi membantah bahwa presiden berusaha ikut campur dalam pemilu. Meskipun demikian, aktivis dan kelompok advokasi tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam konteks pemilihan presiden yang dianggap kontroversial ini.