Jakarta NAWACITA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoroti rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan tokoh yang melanggar hukum pascapemilu.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiadi mengatakan, pihaknya menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menko Polhukam Wiranto.

"Saya sarankan kepada Pak Jokowi pecat Wiranto sebagai Menko Polhukam karena berbeda dengan semangat dan janji kampanye Pak Jokowi 2014 yang menjamin kebebasan berpendapat," kata di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Menanggapi ssaran BPN tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tak sepakat.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengungkapkan, yang dilakukan oleh Wiranto sebagai Menko Polhukam sudah tepat. Gagasan Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu itu dalam koridor yang tepat.

"Saya kira apa yang dilakukan Pak Wiranto itu masih dalam koridor yang tepat," kata Karding kepada wartawan, Rabu (7/5).

Karding menilai, rencana itu pasti berdasarkan analisa keamanan yang dilakukan Kementerian Polhukam.

"Justru karena analisis keamanan yang dilakukan Menkopolhukam maka akhir-akhir ini banyak orang memahami Demokrasi bebas mutlak. Banyak orang bertindak di luar koridor hukum. Oleh karena itu, tindakan-tindakan itu berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan bernegara. Tindakan menghina, menyampaikan berita bohong, memprovokasi rakyat untuk kepentingan politik tertentu, tentu tidak dibenarkan karena di dalam demokrasi itu hak asasi kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Itulah demokrasi pancasila, itulah negara hukum dan segala tindakan kita harus berdasarkan hukum, berdasarkan aturan kaidah aturan yang ada," paparnya.

Langkah Menko Polhukam tersebut, menurut politisi PKB ini, adalah langkah yang harus didukung oleh semua pihak. Apalagi, pasca pemilu ini banyak pihak yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat provokasi.

"Tindakan menghina atau melawan pemerintah, memprovokasi rakyat itu bukan tindakan yang benar, bukan tindakan yang patut, bukan tindakan demokrasi, tapi itu adalah tindakan anarki yang berbahaya bagi bangsa. Oleh karena itu harus diambil tindakan satu langkah yang diambil Pak Wiranto itu adalah satu langkah yang harus kita dukung. Jangan sampai pasca pemilu ini kita berantem gara-gara provokasi orang yang tidak berdasar data dan fakta," kata Karding.