Gerakan Sipil: 49 LSM Ajak Rakyat Tolak Pasangan Prabowo-Gibran secara Etis

NAWACITAPOST.COM - Koalisi masyarakat sipil mengajak agar masyarakat memberikan sanksi etik kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ajakan itu dilakukan setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi etik kepada para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah melakukan pelanggaran etika dalam menerima pencalonan Gibran.

Di sisi lain, putusan DKPP itu tak berpengaruh apapun pada kepesertaan Gibran di Pilpres 2024. Sehingga, berbagai organisasi dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyerukan agar masyarakat yang memberi sanksi langsung ke Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Sibolga dan Lima Kabupaten di Sumatra Menuju Provinsi Baru

"Koalisi menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan sanksi etik kepada Paslon 02, Prabowo - Gibran dengan melakukan penolakan etik kepada Paslon 02 pada Pemungutan Suara pada 14 Februari mendatang," kata Julius Ibrani, anggota koalisi dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Selasa (6/2/2024).

Julius mengatakan, sanksi itu perlu diberikan masyarakat karena bukan kali pertama pendaftaran Gibran disebut melanggar etik penyelenggaraan pemilu. "Pemilih mesti mengekspresikan kedaulatan rakyat dengan tidak memilih paslon yang mengandung pelanggaran etik berat dan berulang," kata dia.

Pada saat putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan batas usia pencalonan, putusan itu juga disebut melanggar etik kategori berat dan menyebabkan Ketua MK yang juga paman Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman harus dicopot dari jabatannya.

Baca Juga: 5 Kampus di Sumatra Kompak Kritik Pemerintahan Jokowi

"Putusan DKPP juga mempertebal daftar kecurangan Pemilu 2024 yang turut diwarnai cawe-cawe Presiden Jokowi dan problem netralitas instansi negara/pemerintah dan aparatur negara, serta korupsi lewat programmatic politics Bantuan Sosial di berbagai daerah," imbuh Julius.

Pernyataan ini Julius sampaikan bersama berbagai organisasi dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Berikut adalah daftar LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis.

1. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2. Imparsial
3. KontraS
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
5. Amnesty Internasional Indonesia
6. WALHI
7. Perludem
8. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
9. HRWG (Human Rights Working Group)
10. Forum for Defacto
11. SETARA Institute
12. Migrant Care
13. IKOHI (Institut KAPAL Perempuan)
14. Transparency International Indonesia (TII)
15. Indonesian Corruption Watch (ICW)
16. Indonesian Parlementary Center (IPC)
17. Jaringan Gusdurian
18. Jakatarub
19. DIAN/Interfidei
20. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
21. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
22. Yayasan Inklusif
23. Fahmina Institute
24. Sawit Watch
25. Centra Initiative
26. Medialink
27. Perkumpulan HUMA
28. Koalisi NGO HAM Aceh
29. Flower Aceh
30. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
31. Lingkar Madani (LIMA)
32. Desantara
33. FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas)
34. SKPKC Jayapura
35. AMAN Indonesia
36. Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi
37. Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
38. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
39. Public Virtue
40. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
41. Yayasan Tifa
42. Serikat Inong Aceh
43. Yayasan Inong Carong
44. Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh
45. Eco Bhinneka Muhammadiyah
46. FSBPI
47. Yayasan Cahaya Guru (YCG)
48. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
49. LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat)