Rabu, 3 Juni 2026

Di Hadapan Massa Aksi, Latu Har Hary Tegaskan DPRD Siap Tampung Aspirasi Rakyat  

Photo Author
Ahmad, Nawacita Post
- Kamis, 17 April 2025 | 16:34 WIB
Rakyat Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Kota Bekasi,  pada Rabu (16/4/2025).  (Istimewa)
Rakyat Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Rabu (16/4/2025). (Istimewa)

 

NAWACITAPOST.COM - Aksi damai yang digelar oleh sekelompok warga yang menyebut diri mereka sebagai Rakyat Kota Bekasi berlangsung pada Rabu (16/4/2025), di depan gerbang Gedung DPRD Kota Bekasi. Dalam aksi yang berlangsung sejak siang hari itu, warga menyerahkan sebuah dokumen berisi Pakta Integritas yang memuat tuntutan keterbukaan serta keberpihakan DPRD terhadap kepentingan publik.

Dokumen tersebut secara langsung diterima oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, yang hadir menemui peserta aksi. Latu menerima dokumen tersebut dari koordinator aksi, Asep Riyandi, dan menyampaikan komitmennya untuk menyalurkan aspirasi tersebut ke jajaran pimpinan DPRD Kota Bekasi.

Ia menegaskan pentingnya menjaga komunikasi antara warga dan para wakil rakyat dalam sistem demokrasi. “Saya hadir mewakili DPRD dan akan menyampaikan isi pakta integritas ini kepada unsur pimpinan. Ini bagian dari mekanisme kita untuk memastikan setiap suara rakyat tidak terabaikan,” ucap Latu.

Menurut Latu, substansi dalam pakta integritas tersebut merupakan bentuk partisipasi warga dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menilai bahwa kehadiran warga di depan kantor DPRD bukanlah gangguan, melainkan pengingat terhadap tanggung jawab lembaga legislatif yang memang hadir untuk mewakili aspirasi masyarakat.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Resmikan Perda Bank Syariah Patriot di Sidang Paripurna  

“Rakyat punya hak untuk mengingatkan kami. Justru ini menjadi pengingat bahwa kami adalah representasi mereka,” tambahnya.

Isi dari dokumen yang diserahkan memuat beberapa poin penting, termasuk desakan agar DPRD Kota Bekasi menolak setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, warga juga meminta adanya transparansi yang lebih besar dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengawasan terhadap program kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Latu menegaskan bahwa masukan dari masyarakat akan dicatat dan disampaikan dalam forum resmi DPRD, baik di tingkat komisi maupun rapat paripurna. Ia berharap, dengan adanya dialog yang terbuka seperti ini, hubungan antara masyarakat dan DPRD dapat berjalan lebih sehat dan konstruktif.

“Semua akan kami bahas dan tindak lanjuti sesuai mekanisme,” ujarnya.

Baca Juga: TPA Sumur Batu Overload, Alimudin: Metode Open Dumping Harus Dihentikan!

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam itu berjalan tertib. Warga yang terlibat membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi seruan moral serta ajakan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dalam kebijakan publik. Setelah penyerahan dokumen dilakukan, massa membubarkan diri dengan tertib tanpa insiden.

 

Editor: Ahmad

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini