NAWACITAPOST.COM - Kontroversi mewarnai media sosial setelah Ade Armando, anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengunggah video di Twitter yang menyinggung masalah dinasti politik di Yogyakarta. Pernyataannya ini membuat warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) geram, bahkan memicu aksi demo di kantor DPW DIY PSI, menuntut sanksi dan penangkapan Ade Armando oleh kepolisian.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga memberikan tanggapannya terkait pernyataan kontroversial Ade Armando. Melalui kanal Youtube @METROTV pada 6 Desember 2023, Sultan HB X menyatakan bahwa DIY hanya melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18.
"DIY hanya melaksanakan keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu saja, bunyi undang-undang keistimewaannya itu," kata Sultan HB X. Beliau menegaskan bahwa dalam UUD 1945 Pasal 18 tidak disebutkan bahwa DIY merupakan dinasti.
Ade Armando, usai video kontroversialnya menjadi perbincangan publik, memutuskan untuk menyampaikan permintaan maaf melalui akun Twitternya. "Saya ingin mengajukan permohonan maaf seandainya video saya telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di DIY," ucapnya.
Meskipun Ade Armando telah meminta maaf secara terbuka, warga DIY tetap mendesak agar ia datang langsung dan menyampaikan permintaan maaf secara tulus di Yogyakarta. Sejumlah warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk kesinambungan keistimewaan atau Paman Usman melakukan demo di depan kantor DPW PSI DIY.
Warga Yogyakarta menilai bahwa pernyataan Ade Armando yang singgung dinasti politik menunjukkan ketidaktahuan sejarahnya, terutama mengingat latar belakangnya sebagai seorang akademisi. Meskipun permintaan maaf telah disampaikan, kecaman dari warga terus berkobar, dan desakan agar Ade Armando datang langsung semakin membesar.
Pernyataan kontroversial ini mengingatkan bahwa dalam berbicara mengenai suatu daerah, khususnya yang memiliki keistimewaan, diperlukan pemahaman mendalam tentang sejarah dan budayanya. Gubernur DIY sendiri menyoroti bahwa DIY menjalankan amanat UUD dan menghormati sejarah keistimewaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
