NAWACITAPOST.COM — Krisis yang melilit raksasa teknologi semikonduktor Amerika Serikat (AS), Nvidia, memasuki babak baru yang kian memanas di panggung politik Washington.
Ketua Komite Perbankan Senat AS, Tim Scott, secara resmi melayangkan desakan agar mantan CEO Nvidia, Jensen Huang, serta Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, hadir memberikan kesaksian terbuka di hadapan Kongres.
Permintaan tersebut dituangkan dalam surat resmi yang dikirimkan oleh Scott kepada kedua tokoh kunci tersebut pada Jumat (13/11/2026).
Melalui pemanggilan ini, Komite Perbankan Senat menuntut klarifikasi mendalam terkait sejumlah persoalan krusial yang menyangkut pertahanan negara, mulai dari potensi kerentanan keamanan nasional AS, efektivitas perlindungan teknologi sensitif, hingga ketatnya mekanisme pengawasan ekspor cip kecerdasan buatan (AI) produksi Nvidia ke China.
"Berbagai laporan terbaru menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keamanan nasional dan perlindungan teknologi sensitif AS," tulis Scott melalui platform X dikutip dari akun X pribadinya, @scott_tim, Sabtu (14/11/2026).
Langkah agresif yang diambil oleh pemimpin Komite Perbankan Senat tersebut mencuat di tengah meningkatnya sorotan tajam dan kewaspadaan otoritas Washington terhadap berbagai dinamika internal yang melibatkan Nvidia beserta mantan pucuk pimpinannya.
Ancaman Panggilan Paksa dan Bayang-Bayang Dugaan Spionase
Tekanan politik terhadap Jensen Huang sendiri terjadi tak lama setelah dirinya dikabarkan mengundurkan diri dari kursi CEO Nvidia. Keputusan mundur tersebut dipicu oleh mencuatnya laporan mengenai hubungan romantis antara Huang dengan seorang pengusaha perempuan bernama Alice Huang.
Situasi menjadi pelik lantaran perempuan tersebut dicurigai oleh otoritas intelijen dan keamanan AS sebagai agen mata-mata yang bekerja untuk kepentingan Pemerintah China.
Kendati dugaan spionase tersebut hingga saat ini belum terbukti secara hukum, kedekatan personal itu memicu alarm bahaya di kalangan pembuat kebijakan AS mengingat posisi strategis Nvidia sebagai tulang punggung industri cip AI global.
Menyikapi tingginya eskalasi kekhawatiran di parlemen, Tim Scott menegaskan bahwa penjelasan langsung dari pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak lagi bisa ditunda.
"Saya meminta CEO Nvidia Jensen Huang dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk memberikan kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat," lanjutnya.
Tidak main-main, Scott bahkan membuka opsi untuk mengerahkan kewenangan hukum penuh milik Senat dengan menerbitkan surat panggilan paksa atau subpoena kepada Huang.
Langkah koersif tersebut akan ditempuh apabila mantan bos Nvidia itu menolak memenuhi panggilan Kongres secara sukarela.
"Rakyat Amerika berhak mendapatkan jawaban," kata Scott menegaskan urgensi penyelidikan tersebut bagi kepentingan publik dan kedaulatan negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak juru bicara dari Jensen Huang maupun Menteri Perdagangan Howard Lutnick masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi terkait surat permintaan kesaksian dari Komite Perbankan Senat tersebut.
Pemerintah AS Soroti Ekspor Cip Nvidia ke China
Pusaran skandal yang melibatkan Nvidia ini terbukti tidak hanya mengancam reputasi korporasi dan mantan pemimpinnya, tetapi juga mulai mengguncang stabilitas kabinet pemerintahan.
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kini berada di bawah tekanan politik yang luar biasa besar dari sejumlah anggota parlemen di Capitol Hill.
Sebagai pejabat tinggi yang membawahi regulasi perdagangan dan kontrol ekspor teknologi tinggi, Lutnick dinilai harus bertanggung jawab atas pengawasan distribusi cip Nvidia ke pasar China, yang selama ini menjadi titik panas persaingan geopolitik antara Washington dan Beijing.
Seiring dengan semakin menguatnya desakan agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menutup celah kebocoran teknologi ke luar negeri, wacana politik di Washington mulai berkembang ke arah yang lebih jauh.
Diskusi internal mengenai kemungkinan pengunduran diri Howard Lutnick dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan kini dilaporkan tengah berlangsung intensif di tengah pusaran krisis yang kian tak terbendung.(***)