BANDUNG, NAWACITAPOST.COM - Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi dan inovasi serta upaya yang berkelanjutan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan Rapat Inventarisasi dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. Pada hari ini Rabu, (15/06/22) yang bertempat di Ruang Ismail Saleh.

Tampak hadir Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Bidang Ham Hasbullah, Kepala Subbagian Program Dan Pelaporan Erwin Wiryawan, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Barang Sitaan, Barang Rampasan Dan Keamanan Dedi Suparno, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Suhartini, Kepala Subbid  Penyuluhan, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Zaki Fauzi Ridwan, Kepala Subbid Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual Dona Prawisuda, Kepala Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deden Firmansyah, Kepala Subbidang Pemajuan Ham Yuniarti Kurniasari, JFT Perancang PUU Madya Harun Surya dan sejumlah staf.

Diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Toni Sugiarto. Toni pun menerangkan, “Layanan atau Tugas Fungsi dapat terlaksana dengan baik apabila mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mampu mendorong peningkatan kinerja, mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Semua dapat menjalankan peran masing-masing, mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses, mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi, sinergi dengan yang lain.” terangnya.

Lebih lanjut Toni pun menjelaskan, “Evaluasi SOP adalah penilaian terhadap SOP yang telah dibuat, baik dari segi penyusunan maupun penerapannya, guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan sehingga SOP selalu mutakhir, sesuai dengan kebutuhan, dan proses penerapannya dapat berjalan dengan baik.” jelasnya.

Kemudian kegiatan pun berlanjut pada penyampaian evaluasi perbidang maupun bagian dari setiap divisi yang ada. Dimulai dari Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Bidang Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kekayaan Intelektual dan bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi.

Dari rapat ini diharapkan adanya tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan dilaporkan selambat-lambatnya sampai pada akhir bulan Juni 2022.