hukum

Kadivyankumham Kemenkumham Jabar (Heriyanto) Membuka Acara FGD Analisis Dan Evaluasi Hukum Bersama Pemda Garut

Senin, 30 Mei 2022 | 13:19 WIB
nawacitapost.com

GARUT, NAWACITAPOST.COM - Bertempat di Santika Hotel Garut, pada hari ini Senin, (30/05/2022) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto membuka kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah (AE 2022).

Analisis dan Evaluasi Hukum (AE) memegang peran penting dalam proses perencanaan pembangunan hukum nasional sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. AE dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada, tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

-
nawacitapost.com

Dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Subbid FPPHD Suhartini, Kasubbid Luhkum Bankum JDIH Zaki Fauzi Ridwan, unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, dan JFT Perancang PUU pada Kanwil Kemenkumham Jabar dengan Narasumber Analis Hukum Ahli Madya Dwi Agustine Kurniasih mewakili Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, Margiyanto.

-
nawacitapost.com

AE ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor W.11-3353.HN.01.01 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Kabupaten Garut tentang Anti Perbuatan Maksiat dengan berpedoman pada:

  1. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 dan

  2. Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah Nomor PHN.HN.01.03-08 Tahun 2019.


Melalui giat Analisis dan Evaluasi Hukum ini diharapkan akan membantu pemerintah daerah Jawa Barat untuk menyusun peraturan dan perundang - undangan yang bermanfaat dan tidak bertentangan.

Tags

Terkini

Pria Meninggal Mengapung di Sungai Siak

Jumat, 17 Juli 2026 | 16:25 WIB