BANDUNG, NAWACITAPOST.COM – Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada siang hari ini menerima kunjungan dari Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Kamis, 19/05/2022).
Dalam ruang rapat Romli Atmasasmita, Kanwil Jabar, Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari beserta para Perancang Peraturan Perundang – Undangan Kanwil Jabar menerima kedatangan Kepala Bagian Hukum Setda Pangandaran Yayat Ahadiat beserta anggota timnya.
-
Yayat menjelaskan bahwa Pangandaran sebagai wilayah pariwisata memiliki berbagai potensi dan keunikan lainnya yang bisa diberdayagunakan, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana untuk menyusun Raperda dan mensosialisaikan Raperda tersebut.
-
Dalam diskusi ini para Perancang Kanwil Jabar memberi masukan kepada Pemkab Pangandaran untuk menyusun Raperda secara seimbang antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, selain itu juga disarankan agar dibuatnya kerangka acuan kerja rencana kegiatan. Dalam proses penyusunan Raperda yang akan dibuat, Perancang Kanwil Jabar juga menganjurkan agar Pemkab Pangandaran melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak secara luas.
Dalam diskusi kali ini Pemkab Pangandaran menerima dengan baik masukan dari Perancang Kanwil Kemenkumham Jabar, terutama mengingar Pemkab Pangandaran berkomitmen untuk merancang produk hukum yang baik dan tanpa celah dan masalah.