Lalu Rudy Gunawan juga akan membentuk tim bersama antara Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kemenkumham NTB agar harmonisasi dan fasilitasi peraturan daerah dan peraturan gubernur berjalan dengan baik.
Dalam pertemuan tersebut dibahas pula mengenai pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Provinsi NTB.
Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mendorong jajarannya untuk bersinergi dengan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sinergi ini, kata Parlindungan, penting agar pemajuan layanan hukum dan HAM di wilayah Provinsi NTB berjalan optimal dan pelayanan publik semakin berkualitas.