NAWACITAPOST.COM - Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba, didampingi Kadiv Administrasi, Hendrik Pagiling, Kabag Program dan Humas, Vicktor Lucky Maturbongs, Kasubag Program, Ronnal Lumatauw, Staf JFT dan JFU menghadiri pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Program Manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada Selasa, (16/7/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM RI bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Kegiatan dikemas dalam Tema besar "Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen Yang Semakin PASTI dan Berdampak"
Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba kepada Humas mengatakan kehadirannya bersama tim di Jakarta upaya mewujudkan kinerja Kanwil Kemenkumham Papua menuju PASTI TIFA dan berdampak.
Adapun jadwal kegiatan yang diikuti para peserta yang hadir Kanwil seluruh Indonesia diawali dengan arahan Ketua, Kepala BSK SC dan Sekrestaris SC, Kepala Biro Perencanaan, dilanjutkan dengan Materi dari KPK dengan Tema Mambangun Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkumham RI.
Dalam Arahan Ketua, SC, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta mengatakan ada beberapa tingkatan unit mempunyai fungsi yang memiliki dukungan manajemen, dokumen manajemen ini dilaksanakan oleh bagian yang melaksanakan ketatausahaan atau administratif artinya teman-teman pada level up siapa yang melayani dan yang dilayani adalah orang-orang yang berada di lingkungan unit pelaksana teknis.
"Cara berjenjang unit ini meningkat di kantor wilayah jika di kantor wilayah ada yang memiliki fungsi administrasi dan fasilitatif administrator maka divisi administrasi ini customernya lebih luas lagi pengguna layanan manfaatnya itu lebih luas lagi. Dimana divisi otorisasi memberikan layanan di administratif dan fasilitatif kepada orang-orang di lingkungan Kanwil dia harus memberikan layanan kepada UPT dan pegawai-pegawai di lingkungan kantor wilayah. Cara kerjanya kemudian meningkat di tingkat pusat," ujarnya.
Ambeg berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar upaya membangun budaya kinerja yang PASTI dapat menjadi roh di setiap Kanwil dan UPT se-Indonesia.
Materi juga disampaikan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dengan sorotan tema Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkumham RI. Dalam materinya disampaikan, "sekecil apapun prestasi yang kita capai harus disampaikan kepada Publik. Karena menurutnya Gratifikasi, suap dan Korupsi diawali dengan kebiasaan kecil," ujarnya.
Dijelaskannya SPI Survei Penilaian Integritas, penilaian yang dilakukan KPK potret yang dilakukan oleh KPK ibarat medical check up, kejujuran yang menjadi barometer.