Meski enggan berkomentar terkait proses hukum saat ini, dirinya hanya menegaskan pada waktu peristiwa kepergian Harun Masiku pihak Imigrasi belum ada permintaan atau perintah cekal dari KPK.
"Tidak ada perintah, dengan demikian belum menjadi tanggung jawab hukum Dirjen Imigrasi terhadap penangkapan HM pada tanggal 6 dan 7 Januari 2020," tuturnya.
"Nah ini yang perlu diperhatikan, sehingga kalau ada sikap menyalahkan dan menuding dan sebagainya terhadap dirjen imigrasi. Sebenarnya itu menjadi bias pemikiran," ungkapnya.
Namun dirinya tak heran, karena itu bisa menjadi hal yang menarik terutama bagi media untuk mengupas mengapa seperti itu.
"Saya kira penyidik KPK bisa ditanya kembali apakah pada tanggal 6 dan 7 Januari 2020 sudah ada permintaan atau perintah kepada dirjen imigrasi untuk melakukan penangkapan atau pencegahan terhadap Harun Masiku apabila berangkat ke luar negeri," paparnya.
"Kenyataannya pada saat itu belum ada," tegas Ronny F Sompie
Terkait CCTV di bandara Soetta, Ronny mengungkapkan jika itu adalah bagian dari fasilitas yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura. Jadi bukan tanggung jawab Dirjen Imigrasi.
"Yang jadi persoalan, ketika dia (Harun Masiku) keluar negeri dan kembali lagi itu kan dipertanyakan baik pada menteri maupun dirjen imigrasi. Itu kan persoalannya di situ," ujarnya.
Oleh karena itu saya tidak mau mengomentari berkaitan dengan proses hukumnya Harun Masiku. Karena sekarang ini saya sudah jadi fungsionaris Golkar, saya menghindari ada kesan menyalahkan atau menyudutkan, jelasnya.
"Jadi upaya menyudutkan dirjen imigrasi dan Kemenkum HAM itu salah," lugasnya.
Setelah tanggal kepulangan Harun Masiku, baru ada permintaan pencegahan dari KPK kepada Dirjen Imigrasi.
Diketahui, Harun Masiku telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1/20) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB. Dan menurut data perlintasan, Harun kembali ke tanah air melalui Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta pada 7 Januari 2020.
Pewarta Hans Montolalu