Bekasi, NAWACITAPOST - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bulak Kapal Kota Bekasi ,Hensah mengatakan, Lapas Kelaa II A Bulak Kapal Kota Bekasi memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijiriah. Tahun ini sebanyak 648 narapidana serta 4 orang dinyatakan bebas.

"Dari 1694 orang Warga Binaan 648 orang mendapatkan remisi khusus dan 4 orang diantaranya dinyatakan Bebas sekarang juga," kata Hensah, Kamis (13/5/2021).

 

Hensah menjelaskan, perayaan Idul Fitri, memiliki kesan tersendiri bagi Warga binaan Lapas Bekasi yang mendapatkan Remisi

Hensah mengungkapkan, sebagaimana biasanya pemberian remisi kepada seluruh Warga Binaan dengan kelakuan baik dan sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan itu sudah menjadi Hak Warga Binaan yang biasanya diberikan pada acara-acara besar seperti Hari Raya Idul fitri sekarang.

Remisi adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak yang bermasalah dengan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

"Besaran remisi yang diberikan pun berbeda beda ada yang 15 hari untuk remisi khusus sedangkan untuk remisi umum paling lama ada yang sampai 5 bulan dan paling sedikit 1 bulan," katanya.

Tidak hanya tentang remisi, kabar lainya yaitu tentang masih ditutupnya layanan kunjungan keluarga yang dalam kondisi normal bisa dilakukan dengan kunjungan langsung ke Lapas, mengingat 2 tahun berjalan masih dalam masa pandemi kunjungan digantikan dengan layanan Video Call kendati demikian keluarga hanya bisa menggunakan layanan penitipan barang untuk Warga Binaan sebagai gantinya.

Selain itu, tangisan haru Wargabinaan pun sempat pecah menghiasi Pernak - pernik Lebaran Idul Fitri kali ini dalam kunjungan online menggunakan layanan video Call yang disediakan oleh Lapas Bekasi sebagai pengganti ditutupnya kunjungan langsung.

"Ditutupnnya layanan kunjungan karena pandemi ini belum bisa ditentukan sampai kapan, karena Seluruh Lembaga Pemasyarakatan hanya menjalankan apa yang sudah menjadi aturan Pemerintah," ujarnya.