Penyitaan masif ini merupakan bagian dari langkah hukum yang intensif untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembiayaan fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Perkara ini ditengarai merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Jejak Penyitaan Aset Lintas Wilayah
Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Yusuf Afandi, dalam keterangan resminya pada Jumat, (13/11/2026), mengungkapkan bahwa proses penyitaan telah dilaksanakan secara berturut-turut sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026).
"Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp 286,27 miliar," ujar Yusuf.
Dari total keseluruhan objek sitaan tersebut, penyidik merinci sebaran lokasi aset yang tersebar di berbagai daerah, meliputi:
- Tiga aset tanah di Palembang dengan nilai sekitar Rp3,93 miliar.
- Enam aset tanah dan bangunan di Prabumulih senilai Rp7,08 miliar.
- 29 aset di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai sekitar Rp13,25 miliar.
- Enam objek lainnya yang berlokasi di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Tangerang, dan Depok.
Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres, AHY Tegaskan Demokrat Tak Akan Sodorkan Nama Pengganti ke Prabowo
Yusuf menjelaskan, tindakan tegas ini dilakukan guna mengamankan aset selama proses peradilan berlangsung. Langkah tersebut sekaligus menjadi strategi penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat praktik Korupsi LPEI.
Meskipun demikian, mekanisme pemulihan akhir akan tetap berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Aliran Pembiayaan Fiktif dan Enam Orang Tersangka
Kasus mega-korupsi ini berakar dari pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Duta Sarana Technology (DST) dan PT Maxima Inti Finance (MIF) pada kurun waktu 2012 hingga 2016.
Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang diterima penyidik pada 10 November 2025, kerugian keuangan negara mencapai 43.617.739 dollar AS atau setara dengan Rp727.949.531.492.
Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto, menegaskan bahwa penyidikan perkara ini telah menyeret enam orang tersangka. Enam individu tersebut terdiri atas lima petinggi internal LPEI serta satu pihak swasta dari korporasi penerima fasilitas.
Lima tersangka dari internal LPEI masing-masing berinisial FH (Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011-2018), NH (Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012-2018), DSD (Kepala Divisi Pembiayaan), IS (Direktur Pelaksana 3 LPEI periode 2013-2016), dan AS (Direktur Pelaksana 4 LPEI).
Sementara itu, satu tersangka dari pihak eksternal berinisial DN yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Maxima Inti Finance periode 2014-2022.(***)