SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) 2026 senilai lebih dari Rp2,3 miliar mulai menjadi sorotan serius. Kegiatan yang dikemas sebagai napak tilas perjuangan pahlawan dan pelestarian budaya olahraga itu kini dipertanyakan transparansi serta kewajaran penggunaan anggarannya.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, bahkan menyerukan masyarakat untuk memboikot keikutsertaan dalam GMS 2026. Ia menduga besarnya anggaran kegiatan tersebut berpotensi menjadi ladang penyimpangan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.
Sorotan Heru bukan tanpa alasan. Ia membandingkan alokasi anggaran GMS yang disebut mencapai Rp2,3 miliar lebih dengan total hadiah yang disiapkan panitia, yakni sekitar Rp150 juta. Selisih nominal tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: ke mana aliran anggaran sekitar Rp2,15 miliar lainnya?
“Masuk akal atau tidak? Anggaran GMS setiap tahun mencapai Rp2,3 miliar lebih, sementara total hadiah hanya sekitar Rp150 juta. Lalu, untuk apa sisa anggaran tersebut? Apakah untuk tenda, kursi, perlengkapan, panggung, dan berbagai kebutuhan seremoni harus menghabiskan dana sebesar itu?” kritik Heru MAKI, Jumat (13/11/2026).
Menurut Heru, MAKI Jatim telah memberikan peringatan kepada jajaran Dispora Jatim sejak tahun anggaran 2023. Namun, hingga tahun anggaran 2026, ia menyebut alokasi untuk kegiatan GMS tetap berada di kisaran Rp2,3 miliar lebih setiap tahunnya.
Bagi Heru, status GMS sebagai agenda tahunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Apalagi, kegiatan tersebut menggunakan uang rakyat yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan hingga ke rincian belanja terkecil.
TENDER PENYELENGGARAAN JUGA PATUT DIBUKA
Persoalan GMS 2026 semakin menarik perhatian setelah muncul laporan mengenai proses pengadaan jasa penyelenggara atau event organizer (EO).
Dalam pemberitaan Potret Kota, proses tender paket pekerjaan EO GMS 2026 disebut mengalami pembatalan sebanyak dua kali. Pembatalan pertama dikaitkan dengan kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen pemilihan serta persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis. Tender ulang yang dibuka pada 29 Oktober 2026 juga dilaporkan kembali mengalami pembatalan karena persoalan dokumen pemilihan.
Informasi tersebut menambah daftar pertanyaan yang perlu dijawab Dispora Jatim. Mengapa proses pengadaan pekerjaan penyelenggaraan kegiatan sebesar itu mengalami kendala berulang? Bagaimana proses evaluasi dokumen dilakukan? Siapa penyedia yang akhirnya ditetapkan, dan bagaimana kepastian pelaksanaan pekerjaan menjelang hari kegiatan?
Selain itu, laporan yang sama mengungkap sejumlah pos belanja pendukung GMS 2026, di antaranya:
- Belanja makanan dan minuman rapat: Rp43,2 juta.
- Belanja suvenir atau cendera mata: Rp198,9 juta.
- Belanja perlengkapan dinas: Rp62,645 juta.
Ketiga pos tersebut jika dijumlahkan mencapai Rp304,745 juta. Rincian ini perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran dan realisasi agar tidak terjadi penghitungan ganda dengan paket EO maupun komponen belanja lainnya.
Pertanyaan publik bukan sekadar berapa besar anggaran yang disediakan, melainkan bagaimana spesifikasi pekerjaan, volume barang dan jasa, harga satuan, proses pemilihan penyedia, hingga hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.