Kepada DPP Partai Gerindra, mereka mendesak pencopotan Anwar Sadad dari jabatan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, meminta langkah sesuai mekanisme dan ketentuan hukum terkait statusnya sebagai anggota DPR RI, serta menuntut sikap terbuka partai dalam menyikapi persoalan ini.
Sementara kepada KPK, JAKA JATIM mendesak penjelasan transparan mengenai perkembangan delapan tersangka yang belum menjalani persidangan, percepatan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, serta jaminan bahwa penanganan perkara berlangsung tanpa tebang pilih dan intervensi.
Bagi Musfiq, aksi ini merupakan bentuk kontrol masyarakat agar penegakan hukum tidak kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan tokoh politik.
“Ini bukan sekadar persoalan satu nama atau satu partai. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. KPK harus memberikan kepastian, sementara Gerindra harus menunjukkan sikap. Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung tanpa jawaban yang jelas,” pungkas Musfiq.
JAKA JATIM menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur. ***