NAWACITAPOST.COM - Kanwil Kemenkumham NTB hadir di Kabupaten Sumbawa guna melakukan pendampingan dan pengumpulan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM pada Kamis (21/3).
Tim yang dipimpin oleh Pungka M Sinaga selaku oleh Kepala Bagian HAM Kanwil Kemenkumham NTB didampingi Kasubbid Pemajuan HAM Supardan dan staf bertemu dengan perwakilan Pemkab. Sumbawa Besar.
Sesuai dengan amanat Menkumham Yasonna H. Laoly, Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) sendiri adalah predikat yang diberikan atas inisiatif dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam aspek penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
"Kami akan memaparkan permasalahan - permasalahan apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan data dukung dan memberikan masukan,saran dan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam memperbaikinya," ungkap Pungka dalam kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Imigrasi Sumbawa Besar ini.
Baca Juga: Kemenkumham NTB Hadiri Rapat Harmonisasi Raperkada RDTR WP Sambelia dengan Pemkab Lotim
Kepala Bagian Hukum Pemkab. Sumbawa Besar H. Asto Wintyoso selaku narasumber kegiatan menyampaikan beberapa hal yang menjadi kunci Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapatkan predikat peduli HAM pada tahun 2023, meliputi niat dan kesungguhan, koordinasi yang baik dengan jajaran Forkopimda, serta monitoring dan evaluasi dalam penerapan HAM dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan telah mempersiapkan jajarannya dalam melakukan pendampingan bagi Kabupaten/Kota di seluruh wilayah NTB guna meraih predikat KKP HAM.
"Selain meraih predikat KKP HAM, ukuran keberhasilan Kanwil Kemenkumham NTB yang sesungguhnya adalah kepuasan masyarakat saat menerima pelayanan publik, yang tentu saja dalam penerapan tersebut sudah menerapkan nilai-nilai HAM," pungkas Parlindungan.