NAWACITAPOST.COM - Aroma panas mutasi dan asesmen pejabat di lingkungan Pemprov Jatim mulai disorot tajam. MAKI Jatim mengingatkan, proses penempatan Kepala OPD jangan cuma berdasar minimnya stok pejabat eselon II, tapi wajib membuka rekam jejak lama para calon Kadis.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan laporan masyarakat kini bukan sekadar pelengkap administrasi. Menurutnya, laporan publik harus menjadi bahan utama panitia seleksi sebelum menentukan siapa yang layak duduk di kursi Kepala Dinas Pemprov Jatim.
“Histori rekam jejak yang mengarah pada dugaan perilaku koruptif tidak akan bisa dihapus. Itu akan terus mengiringi perjalanan karir pejabat sampai purna tugas nantinya,” tegas Heru saat memberi peringatan keras kepada jajaran birokrasi Pemprov Jatim.
MAKI Jatim menilai selama ini rotasi pejabat sering hanya memakai alasan kekurangan figur eselon II. Padahal, jejak lama saat masih menjadi Kabid, Sekretaris Dinas, bahkan Kepala Seksi, wajib dibedah sebelum seseorang naik jabatan strategis.
“Saya perlu tekankan, jangan hanya bicara kebutuhan jabatan. Rekam jejak yang ditinggalkan pejabat di OPD sebelumnya juga wajib dibuka secara terang kepada publik,” ujar Heru menegaskan sikap lembaganya.
Heru mengungkap, selama hampir 16 tahun MAKI Jatim mengumpulkan bank data rekam jejak pejabat OPD Pemprov Jatim. Data itu disebut memuat dugaan praktik koruptif, relasi proyek, hingga pola permainan anggaran yang pernah terjadi.
Menurut Heru, ada Kepala Dinas aktif yang dulu diduga memiliki relasi kuat dengan rekanan kasus korupsi. Bahkan disebut ada pola “saweran proyek” saat pejabat tersebut masih menjabat Kepala Bidang di OPD sebelumnya.
Tak berhenti di situ, MAKI Jatim juga mengklaim menemukan pejabat yang pernah terseret dugaan korupsi saat menjabat Sekretaris Dinas. Meski begitu, pejabat tersebut justru berhasil naik posisi hingga menduduki kursi Kepala Dinas.
“Ada juga yang hampir terkena OTT Gedung Merah Putih. Faktanya sampai hari ini masih aktif menjabat Kepala Dinas,” ungkap Heru membuka sedikit isi data investigasi yang diklaim sudah lama disimpan pihaknya.
MAKI Jatim bahkan menyebut ada pejabat aktif yang namanya pernah muncul di fakta persidangan perkara korupsi. Disebut terdapat bukti transfer yang mengarah pada dugaan aliran dana, namun pejabat tersebut tetap aman menduduki jabatan.
Heru memastikan seluruh data yang dimiliki telah melewati proses investigasi dan validasi internal. MAKI Jatim mengaku siap menyerahkan bank data rekam jejak para pejabat itu kepada Sekdaprov Jatim selaku Ketua Baperjakat.
“Apakah laporan masyarakat akan ditindaklanjuti atau tidak, itu bukan ranah kami. Tapi masyarakat Jawa Timur berhak tahu dan kami siap membuka semuanya lewat media sosial maupun media online,” tandas Heru.
Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Achmad Khusyairi, juga menegaskan pihaknya siap menghadapi laporan balik apabila ada pejabat yang merasa keberatan atas pengungkapan rekam jejak tersebut.
“Kami siap menghadapi laporan ke APH. Data rekam jejak yang akan dipublikasikan sudah divalidasi maksimal oleh tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim,” tegas Achmad Khusyairi.