Mamuju, NAWACITA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Anwar dan Kepala Divisi Keimigrasian, Silvester Sili Laba, membuka acara kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data BMN (Barang Milik Negara) dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 di kanwil setempat, Senin (8/7).

Saat ini opini BPK atas laporan keuangan kemenkumham sdh WTP, Untuk mempertahankan itu Harun, minta agar laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi Pemerintah dengan menggunakan aplikasi yang ada.

“Penyusunan laporan keuangan dan pemutakhiran data BMN kita ini berjenjang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga ke Unit Pusat sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data yang akurat yang meliputi, naraca, laporan mutasi dan laporan persediaan BMN.

Harun juga minta agar Sinkronisasi data, upload data SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) pada aplikasi e-rekon serta back up Arsip Data Komputer (ADK) di lakukan dengan akurat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi laporan keuangan kemenkumham pusat. Acara ini dilaksanakan 8 - 9 Juli, dan untuk tingkat pusat akan dilaksanakan tanggal 14-15 juli di Jakarta.

Kegiatan ini diikuti 36 peserta terdiri dari operator SAIBA dan SIMAK BMN Kantor Wilayah , Satker pemasyarakatan dan imigrasi se Sulawesi Barat.