NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ikuti workshop Reformasi Birokrasi (RB) yang digelar Pada Rabu(7/2) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di aula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Imigrasi lantai 18.
Kegiatan secara langsung dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham Razillu yang meminta seluruh jajaran Kemenkumham untuk mewujudkan dan melaksanakan Reformasi Birokrasi berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi teknologi Informasi tata kelola pelayanan Publik Dan budaya birokrasi berAKHLAK.
Menurut Razilu pemanfaatan digitalisasi teknologi Informasi dalam implementasi RB baik yang sifatnya general maupun tematik akan memberikan dampak yang lebih baik seperti tema kita mewujudkan Reformasi Birokrasi berdampak yang sesuai dengan arahan presiden.
Baca Juga: Sulsel Bersiap Kukuhkan GTD Bisnis dan HAM, Kemenkumham Sulsel Bersama Biro Hukum Sulsel Gelar Rakor
Razilu menambahkan, tahun 2020 lalu Menkumham telah melaunching Reformasi digital Sebagai wujud Komitmen Kemenkumham dalam implementasi pemerintahan berbasis digital dan Peningkatan SPBE.
"Indeks SPBE Kemenkumham dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terbaru Pada tahun 2013 mencapai 4,21," terang Razilu
Beliau menyampaikan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan tapi merupakan alat untuk mempercepat tercapainya Reformasi Birokrasi.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulsel Tinjau Loket Layanan KI di Kota Parepare
"Digitalisasi yang dilakukan harus berdampak langsung terhadap proses kerja Kemenkumham yang lebih efisien, efektif serta Transparan dan akuntabel. Jangan digitalisasi malah menjadi faktor penghambat yang mempersulit Peningkatan kualitas pelayanan Publik," ungkap Razilu
Dalam penyelenggaraan pelayanan Publik dalam kaitannya dengan digitalisasi, Razilu meminta tidak hanya dilakukan Inovasi dan Pengembangan aplikasi namun Perlu melibatkan seluruh perubahan dalam proses kebijakan dan budaya kerja sehingga mampu menciptakan transformasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh disampaikan oleh Razilu bahwa tahun 2023 indeks RB Kemenkumham mengalami Peningkatan dengan nilai memuaskan sebesar 80,66.
Baca Juga: Cegah Pelanggaran Merek, Kemenkumham Sulsel Edukasi Pelaku Usaha Melalui Media Elektronik
"Ini merupakan buah Dari upaya keras seluruh insan pengayoman dibawah Pimpinan Menkumham dan para Pimti Madya," kata Razilu
Menpan RB di tahun 2023 telah mempertajam road map RB 2020 - 2024 dengan menyusun konsep RB melalui double track sistem Yakni RB general dan RB tematik.