Kamis, 19 November 2026

Skandal KBS Melebar ke DPRD Surabaya, Rp5 Miliar Jadi Tanda Tanya: Pengawasan atau Justru Ada yang Harus Diperiksa?

Photo Author
Elya Yuddy Irawan, Nawacita Post
- Rabu, 18 November 2026 | 18:10 WIB

Komisi B memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor perekonomian dan badan usaha milik daerah. Karena itu, apabila muncul dugaan pembayaran dari perusahaan daerah kepada anggota komisi yang memiliki kewenangan pengawasan, transparansi menjadi kebutuhan mutlak. Bukan hanya untuk membersihkan nama anggota dewan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Ada sejumlah pertanyaan yang semestinya dijawab secara terbuka. Apakah benar terdapat pembayaran honorarium narasumber tanpa SK? Siapa yang mengusulkan dan menyetujui pembayaran? Apakah ada undangan, materi, daftar hadir, laporan kegiatan, serta bukti pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah pembayaran dilakukan kepada individu atau melalui pihak lain?

Jika memang ada kegiatan resmi, dokumen administrasinya semestinya dapat diperlihatkan. Sebaliknya, jika tidak ada kegiatan yang dapat dibuktikan, penyidik patut menelusuri tujuan sebenarnya dari setiap pencairan dana.

DPRD juga tidak boleh menganggap persoalan ini selesai hanya karena seorang anggota membantah dan ketua komisi memilih no comment. Bantahan adalah hak setiap orang, tetapi pembuktian merupakan wilayah aparat penegak hukum.

Lebih jauh, Pemkot Surabaya sebagai pemilik perusahaan daerah perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap KBS tidak berhenti pada pergantian direksi atau penindakan terhadap satu orang mantan pejabat. Sistem pengelolaan keuangan, mekanisme pencairan kas, pertanggungjawaban honorarium, hingga hubungan perusahaan dengan pihak eksternal harus diperiksa secara menyeluruh.

KBS bukan perusahaan pribadi pejabat, bukan pula sumber dana yang bisa digunakan tanpa pertanggungjawaban. Di dalamnya ada kepentingan publik, aset daerah, konservasi, serta kesejahteraan ribuan satwa yang seharusnya menjadi prioritas.

Jangan sampai anggaran yang semestinya digunakan untuk pakan, perawatan kandang, kesehatan satwa, dan pengembangan fasilitas justru terseret dalam transaksi yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Kini, bola berada di tangan Kejati Jatim. Penyidik harus berani menelusuri seluruh aliran uang, tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun institusi. Jika benar ada pihak yang menerima uang tanpa dasar yang sah, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Rp10,2 miliar sudah menjadi angka kerugian negara dalam perkara pertama. Dugaan Rp5 miliar kini menjadi tanda tanya baru. Jangan sampai pengusutan KBS hanya berhenti pada mantan direktur, sementara kemungkinan aliran dana kepada pihak lain tidak pernah dibuka secara terang-benderang.

Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar siapa yang paling keras membantah. Yang dibutuhkan adalah siapa yang berani membuka rekening, dokumen, dan jejak transaksi agar seluruh kebenaran terungkap. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Elya Yuddy Irawan

Tags

Terkini