Rabu, 18 November 2026

Skandal KBS Melebar ke DPRD Surabaya, Rp5 Miliar Jadi Tanda Tanya: Pengawasan atau Justru Ada yang Harus Diperiksa?

Photo Author
Elya Yuddy Irawan, Nawacita Post
- Rabu, 18 November 2026 | 18:10 WIB

 

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tampaknya belum mencapai ujung. Setelah mantan Direktur Utama KBS berinisial CA terseret perkara dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar, kini muncul isu yang berpotensi mengguncang lembaga legislatif Kota Surabaya.

Bukan lagi semata-mata soal uang perusahaan yang diduga diselewengkan, melainkan dugaan aliran dana sekitar Rp5 miliar kepada sejumlah anggota Komisi B DPRD Surabaya. Dana tersebut disebut-sebut berkedok honorarium narasumber, tetapi diduga tidak dilengkapi surat keputusan (SK) sebagai dasar administrasi pembayaran.

Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan sekadar kesalahan administrasi. Ada pertanyaan lebih serius: apakah lembaga yang seharusnya mengawasi perusahaan daerah justru berpotensi menerima uang dari perusahaan yang menjadi objek pengawasannya?

Isu ini mencuat di tengah penyidikan baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang menelusuri pengeluaran kas PDTS KBS periode 2025–2026. Informasi dugaan aliran Rp5 miliar tersebut diberitakan Memorandum pada 18 November 2026 dengan mengutip sumber yang menyebut penerimanya merupakan anggota Komisi B DPRD Surabaya periode sekarang. Namun, identitas penerima, bukti transaksi, dan kebenaran nominal tersebut belum diumumkan secara resmi oleh penyidik.

Anggota Komisi B Yuga Pratisabda Widyawasta telah membantah keras kabar tersebut. Ia menyebut informasi itu tidak benar. Sementara Ketua Komisi B Mohammad Faridz Afif memilih tidak berkomentar. Dalam keterangannya kepada selalu.id, Rabu (18/11/2026), Faridz menyatakan persoalan itu bukan periode kepemimpinannya. Ia mengaitkannya dengan periode pemeriksaan 2016–2024 dan pergantian direktur utama KBS.

Di sinilah muncul persoalan yang perlu dijernihkan. Pemberitaan mengenai dugaan Rp5 miliar menyebut anggota Komisi B periode sekarang, sementara Faridz mengaitkan persoalan yang ditanyakan dengan periode sebelumnya. Apakah keduanya sedang membicarakan peristiwa yang sama? Ataukah ada dua rangkaian persoalan berbeda yang kini bercampur dalam satu pusaran kasus KBS?

Publik tidak membutuhkan jawaban yang saling melempar batas periode. Publik membutuhkan kejelasan: siapa yang menerima, kapan uang diberikan, apa dasar pembayarannya, siapa yang menyetujui, dan untuk kegiatan apa uang tersebut dikeluarkan?

Apalagi, perkara korupsi KBS periode 2016–2024 sudah memiliki pijakan hukum yang jauh lebih konkret. Kejati Jatim menetapkan CA sebagai tersangka pada 21 Juli 2026. Berdasarkan penghitungan sementara bersama BPKP Jawa Timur, kerugian keuangan negara mencapai Rp10.209.664.735,60. Sekitar Rp7,4 miliar di antaranya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Pada Senin (16/11/2026), perkara tersebut memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Surabaya. Delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, laptop, telepon seluler, uang tunai, serta bukti kepemilikan tanah dan bangunan turut diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Artinya, kasus KBS bukan lagi sekadar isu atau perdebatan politik. Ada proses hukum yang sudah berjalan dan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Namun, perkembangan penyidikan periode 2025–2026 justru membuka babak baru. Dugaan pengeluaran kas yang tidak semestinya, termasuk informasi mengenai Rp2,2 miliar yang dikaitkan dengan dugaan upaya penghentian perkara, juga menjadi perhatian. Seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan penanganan aparat penegak hukum.

Pada saat bersamaan, muncul angka Rp5,048 miliar yang disampaikan kuasa hukum sejumlah pejabat KBS sebagai klaim setoran dividen perusahaan kepada Pemkot Surabaya sepanjang 2025–2026. Angka ini perlu ditegaskan berbeda konteks dengan dugaan Rp5 miliar yang disebut mengalir kepada anggota Komisi B. Kesamaan nominal bukan bukti bahwa keduanya berkaitan.

Kuasa hukum Masbuhin & Partners juga menyebut empat kliennya, terdiri atas satu anggota Badan Pengawas, dua direksi, dan satu pejabat keuangan KBS, dijadwalkan diperiksa penyidik Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026). Pihaknya menyatakan para klien kooperatif dan membantah menikmati dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi DPRD Surabaya untuk membuka diri terhadap pemeriksaan, bukan justru membangun tembok pembatas berdasarkan periode jabatan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Elya Yuddy Irawan

Tags

Terkini