NAWACITAPOST.COM - ROKAN HULU - Kembali terjadi bentrok sosial di wilayah yang di sebut Kawasan Hutan, di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang sebenarnya disegel oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Sabtu (7/2/2026).
Yang mana Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dibentuk untuk mengaudit dan menertibkan penggunaan kawasan hutan secara ilegal oleh korporasi di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Satgas ini berwenang melakukan penyegelan, pemulihan aset, dan penegakan hukum terhadap lahan yang menyalahi aturan, guna mengembalikan kedaulatan negara atas kawasan hutan.
Terkait dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 ini, banyak Perkebunan kelapa Sawit di bawah PT/Perusahaan di berbagai daerah diseluruh di Indonesia diantaranya di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, oleh PT Agrinas Palma Nusantara, sehingga dampak hal te banyak terjadi konflik sosial ditengah masyarakat, ada juga yang mencari keuntungan, sehingga dinilai Pemerintah lemah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kepada masyarakat tenaga kerja di perusahaan yang katanya dalam kawasan hutan tersebut, contohnya, ada korban jiwa.
Aksi kekerasan kembali pecah di kawasan lahan eks PT Berkat Satu, Dusun IV Rintis, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Sabtu (7/2/2026)
Bentrokan berdarah antar kelompok Pam Swakarsa menewaskan satu orang dan melukai sejumlah lainnya.
Lagi-lagi, skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang dijalankan PT Agrinas Palma Nusantara disebut menjadi pemicu utama keributan.
Insiden terjadi sekitar pukul 17.00 WIB, saat kelompok pengamanan Swakarsa PT Nusantara Sawit Mazuma selaku KSO PT Agrinas Palma Nusantara mendatangi barak kantor kebun PT Berkat Satu. Di sana, kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru Desa Kasang Padang sedang bersiaga.
“Sebelum kejadian, kedua belah pihak telah dimediasi oleh Polsek Bonai Darussalam dan sepakat menahan diri menunggu proses mediasi,” kata Kasi Humas Polres Rohul AKP Yohanes Minggu (8/2)/2026).
Belum sempat mediasi dilakukan yang dijadwalkan pada Selasa (10/2/2026) di Kantor Camat Bonai Darussalam. Sekitar 50 orang Pam Swakarsa dari pihak KSO datang beramai-ramai dengan membawa senjata tajam dan senapan angin. Mereka langsung mendesak kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru serta para pekerja PT Berkat Satu untuk mengosongkan barak. “Situasi memanas ketika upaya menenangkan massa tak diindahkan,” lanjut Yohanes.
Kelompok Pam Swakarsa KSO disebut memecahkan kaca jendela barak dan melepaskan tembakan senapan angin ke arah bangunan. Kepanikan pun tak terhindarkan. Kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru berlarian menyelamatkan diri melalui pintu belakang.
Akibat kejadian tersebut, satu orang anggota Pam Swakarsa KUD Telago Biru, Bernadus Betu alias Jon, tewas di tempat kejadian perkara. Selain itu, dua orang mengalami luka berat akibat tembakan, sementara tiga lainnya luka ringan, termasuk luka bacok dan luka akibat benda tajam.
“Pascakejadian kami langsung melakukan olah TKP, mengamankan kelompok Pam Swakarsa yang terlibat, mengumpulkan barang bukti, serta mengevakuasi korban,” jelas Yohanes.
Korban meninggal dunia dibawa ke RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan autopsi, sementara korban luka dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan.
“Saat ini kami telah melakukan penggalangan terhadap kedua kelompok Pam Swakarsa, berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak perusahaan, dan menyiagakan personel tambahan untuk mencegah konflik susulan,” ungkap Yohanes.
Peristiwa ini kembali menyoroti keberadaan pengamanan dengan skema KSO di bawah Agrinas menjadi wilayah konflik agraria. Alih-alih meredam situasi, justru berulang kali memicu benturan fisik, dengan masyarakat lokal kembali menjadi pihak yang paling dirugikan bahkan harus kehilangan nyawa. Release.
Artikel Terkait
Cabut Hak Dasar Warga, DPRD Nilai Pengelola Bale Hinggil Melawan Hukum
DPRD Surabaya Siapkan Payung Hukum Kampung Cerdas Menuju ASEAN
Tajamkan Pengawasan dan Kepastian Hukum, Bapas Muara Teweh Perkuat Peran Lewat Sosialisasi Keimigrasian dan Pra Sidang TPP
Setahun Eri–Armuji, Komisi A DPRD Soroti Rapor Merah Sektor Hukum
Didampingi Penasehat Hukum, 12 Orang Masyarakat Desa Senama Nenek, Siap Hadapi Gugatan Jaksa Pengacara Negara Kuasa PTPN IV Regional III