Jakarta, NAWACITA - Real Estate Indonesia (REI) berharap agar hak milik properti bisa mencapai 50 tahun dalam RUU Pertahanan yang baru. Aturan hak milik 30-20-30 yang ada dinilai membingungkan warga asing.

"Saya minta jangka waktu yang dibatasi ini jangan dibagi-bagi terlalu banyak, karena kalau dibagi-bagi terlalu banyak orang asing ini enggak ngerti ngurusnya gimana. Orang asing kan enggak ngerti," ujar Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida, Jumat (12/7/2019) di Jakarta.

Berdasarkan PP 103/2015, hak milik rumah untuk warga asing adalah 30 tahun lalu bisa perpanjang 20 tahun dan 30 tahun lagi. REI menilai itu membingungkan warga asing dan membuat takut jika izin baru tidak terbit. Alhasil, mereka ragu membeli hunian, Sesuai dilansir Liputan6.com.

Totok menyebut pemerintah memang perlu mengatur jangka waktu tanah, namun juga mengingatkan situasi dunia yang borderless sehingga tak menyulitkan asing. Hak milik 50 tahun dipandang pas karena tak terlalu lama seperti di Singapura (99 tahun) dan memberi ketenangan bagi warga asing.

"Demi kepastian hukum bagi mereka, ya 50 tahun lah untuk pertama," ujarnya.

Hal penting lain yang Totok sampaikan adalah pengawasan kualitas orang asing yang membeli hunian. Tujuannya agar orang asing yang membeli hunian bukan dari segmen seperti tukang dan pembantu tukang yang tak diperlukan Indonesia.

Untuk sekarang, batasan harga beli hunian untuk warga asing di Jakarta adalah sekitar Rp 10 miliar untuk landed house dan Rp 3 miliar untuk apartemen. Setelah habis 80 tahun, maka properti itu akan menjadi hak milik negara.