Bandung, NAWACITAPOST.COM – Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, didampingi Kadivmin Jabar, Anggiat Ferdinan, Kadivpas Jabar, Kusnali, Kadivim Jabar, Yayan Indriyana, dan PK Ahli Utama, Dewa Putu Gede, peroleh Arahan dan Penguatan dari Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara dan Tim Reformasi Birokrasi Setjen terkait dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar pada Rabu, (08/02/2023) bertempat di Aula Soepomo Kanwil.
Selain Kakanwil dan Pimti Pratama Kanwil ikut hadir pada Pengarahan ini Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Pengawas, dan Operator Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar baik secarai langsung hadir di Aula Soepomo maupun secara Virtual dari Satuan Kerja masing-masing.
Kegiatan diawali dengan Sambutan selamat datang dari Kakanwil Kemenkumham Jabar, Kakanwil Andika yang menyampaikan bahwa, “Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur,” ungkapnya.
“Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Proses tindak lanjut implementasi Reformasi Birokrasi selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM berupaya keras guna mewujudkan pelayanan prima melalui perbaikan kinerja dan pelayanan kepada publik dalam bidang Hukum dan HAM,” tambahnya.
“Hadirnya Bapak Kepala Biro Perencanaan saat ini semoga dapat memberikan pencerahan kepada kami jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam pelaksanaan RB di Tahun 2023 yang mengalami penyesuaian, semoga Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Implementasi Perkembangan Kebijakan RB Tahun 2023 Di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Wilayah Jawa Barat dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran sampai ke lini Unit Pelaksana Teknis,” pungkas Kakanwil Andika.
Dalam Arahannya Kabiro Perencanaan, Ida Asep, membuka dengan penjelasan terkiat RB Tematik, “Kabiro Perencanaan menyampaikan terkait Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 ini fokus bersama bukan pelaksanaan PMPRB tetapi menjadi fokus terhadap RB Tematik yang berfokus kepada 4 hal diantaranya, Kemiskinan, Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Prioritas Presiden,” buka Kabiro Ida Asep.
Kabiro Perencenaan juga menjelaskan beberapa hal teknis seperti, Ruang Lingkup Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menginformasikan indkes RB Kemenkumham RI sejauh ini yang telah mencapai 85,00 atau sangat baik, Mengupas terkait Pembangunan ZI sebagai minatur dan role model Reformasi Birokrasi dimana kebijakan terbaru saat ini dalam pengusulan Pembangunan ZI akan dilakukan penilaia berjenjang mulai dari Penialaian Pendahuluan dari Kanwil dilanjutkan Penilaian Unit Eselon I Pembina Satker, kemudian Penilaian Tim TPI dan Terkahir Penilaian dari Tim TPN, Terakhir Kabiro Perencanaan menyampaikan Hasi Evaluasi TPn pada 2022 lalu.
“Pembangunan Zona Integritas hubungannya sebagai Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui terbentuknya Island of Integrity, Saya ingatkan bahwa Pembangunan Zona Integritas bukan hanya soal Kontestasi tetapi benar-benar melaksanakan pembangunan Zona Integritas tersebut dimana suatu Pembangunan membutuhkan Kerjasama, Perencanaan, dan Eksekusi yang baik sehingga bangunan tersebut dapat berdiri kokoh begitu pula dalam membangun Zona Integritas di satuan kerja masing-masing, bukan hanya soal predikat WBK/WBBM tetapi mengedepankan Komitmen untuk menjaga Integritas dan Inovasi dalam memberikan Layanan Publik Kepada Masyarakat,” pungkas Kabiro Perencanaan.