Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Rekonsiliasi atau perdamaian antara pasangan kepala daerah Nias Barat ; Bupati Khenoki Waruwu dengan Wakil Bupati (Wabup) Era Era Hia sudah dilaksanakan pada Sabtu 6 Agustus 2022 atas inisiatif PMNBI bersama IKBBL.
Baca Juga : Kabar Baik : PMNBI dan IKKBL Berhasil Damaikan Bupati Khenoki Waruwu dan Wabup Era Era Hia
Rekonsiliasi terjadi, karena turun gunungnya para tokoh Nias Barat ; Penasehat IKKBL & PMNBI; Fondroni Hia, Firman Jaya Daeli, Faebuadodo Hia, Ketua umum PMNBI Fa’ahakhododo Maruhawa, Ketua MPO IKKBL & WaKetum PMNBI Florus Daeli, dan Ketua Umum IKKBL Sorni Paskah Daeli.
Baca Juga : Perseteruan Khenoki Waruru dan Era Era Hia, Pemerhati Forum Demokrasi Kepni Salatieli Daeli : Keduanya Jangan Dipilih Lagi
Keenam tokoh Nias Barat yang berpengaruh itu, mempertemukan keduanya dalam suatu momen HUT ke-32 Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) di Gedung Gereja BNKP Depok, dan keduanya hadir, tutur Sorni Paskah Daeli melalui pesan WhatsApp yang diterima redaksi Nawacitapost, Minggu (7/8/2022) pagi.
Baca Juga : Kisruh Khenoki Waruwu dengan Era Era Hia, Pemuda Nias Barat Efraim Daeli : Sangat Memalukan dan Merugikan Masyarakat
Terkait sudah terjadinya rekonsiliasi pasangan Kepala Daerah Nias Barat, Ketua DPD HIMNI Sumsel Nahubi Hia, angkat suara. “Meskipun telah dilaksanakan perdamaian diantara Bupati Khenoki Waruwu dengan Wabup Era Era Hia, sepertinya belum mencerminkan sebagai seorang panutan. Artinya, ia masih meragukan konsistensi Bupati dan Wabup Nias Barat pasca berdamai. Selain masyarakat Nias Barat sudah cerdas, tidak lagi berharap kepada kedua orang itu, di Pilkada 2024,” tegasnya dalam pesan WhatsApp yang diterima redaksi Nawacitapost.com, Senin (8/8/2022) pagi.
Baca Juga : Sekjen DPP HIMNI Otoli Zebua : Bupati – Wakil Bupati Nias Barat Ribut, Masyarakat Dirugikan
Lebih lanjut Nahubi Hia menyatakan, bahwa masyarakat Nias Barat tidak mau tertipu lagi. Dalihnya membangun, yang terjadi malah berbanding terbalik, yaitu meributkan hal-hal yang tidak penting, pembagian-pembagian kekuasaan, karena mungkin disana (baca : jabatan kepala daerah) dapat memperoleh sesuatu untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga : Kisruh Kepemimpinan Nias Barat, Forum Pemerhati Demokrasi Kepni Faigiziduhu Ndruru : Di Pilkada 2024 Tak Boleh Terjadi
Justru yang terjadi (baca : Sebelum adanya rekonsiliasi), malah melakukan tindakan tak terpuji, akibatnya sangat merugikan masyarakat, tandas Nahubi Hia.
Ketua DPD HIMNI Sumsel itu, berharap dengan adanya rekonsiliasi diantara keduanya, benar-benar menjadi kenyataan, bukan lips servis, dan kamuflase. Melainkan perdamaian itu terjadi secara kekeluargaan dan persaudaraan yang keluar dari hati nurani yang paling dalam. Terlebih dari itu, berdamainya sampai jabatan keduanya berakhir secara konstitusi (undang -undang), pungkasnya.