Surabaya NAWACITAPOST - Dihadapan para kader se-kelurahan Darmo Wonokromo, Dyah Katarina anggota DPRD Surabaya mengakhiri masa resenya di periode ini.
Diketahui, politisi PDI Perjuangan ini duduk sebagai anggota Komisi bidang Kesejahteraan Rakyat yang intens melakukan pengawasan terhadap masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, olahraga, DP5A sekaligus bermitra dengan RS Soewandhie dan RS BDH milik Pemkot Surabaya.
Berlangsung di pos PAUD 'Damar' RW04, kedatangan mantan istri Walikota Bambang DH ini disambut dengan nyanyian khas kader Surabaya.
Dalam paparannya, DK sapaan Dyah Katarina berharap semua warga Surabaya sudah merasakan manfaat program Posyandu, Posbindu-PTM, Poscurhat dll.
"Para kader harus melaksanakan Posyandu, Posbindu, Poscurhat dengan baik. Begitu juga Pemerintah wajib memberikan support berupa sarana dan prasarannya, " Katanya.
" Jangan sampai mencuat seperti kasus tingginya Stunting di Surabaya, hanya gegara pengukuran tidak valid karena tiada ketersediaan alat yang memadai, satu Indonesia Heboh, " Tambah DK.
Di tempat itu, para kader juga menanyakan perihal janji Walikota saat di Convention hall yang menyatakan insentif kader akan diterimakan setiap bulan.
"Kami hanya bertanya, yang benar apa mana, kami cuma berharap Walikota menepati apa yang sudah dijanjikan, " Cetus salah satu kader.
"Bagaimanapun, kader butuh ongkos jalan dan pulsa, terlebih bagi kami yang sudah mencicil HP Pintar apakah bisa menunda pembayaran? Semua ini kami lakukan demi memenuhi target yang ditetapkan Pemkot Surabaya, " Tambahnya.
Selain permasalahan kader, pada kesempatan itu, Dyah Katarina juga menampung usulan terkait pelatihan yang kurang maksimal oleh Pemkot. Disusul dengan usulan pengadaan Kanopi, wifi dan CCTV di balai-balai RT. Hal ini, menurut warga untuk menghindarkan Anak-anak ikut cangkruan di warkop.
Warga RW04 juga meminta Pemerintah untuk memfasilitasi saluran air PDAM di Fasum-fasum warga.
Kemudian, warga juga berharap ada pembangunan sekolah negri di wilayah Darmo, mulai dari SD, SMP hingga SMA dan SMK.
'Selama pemberlakuan sistem Zonasi, Anak-anak disini otomatis banyak yang tidak masuk sekolah negeri. Mohon kebijakan pemerintah untuk membangun sekolah negri di wilayah Darmo," Ungkap salah satu warga.
Menjelaskan semua permasalah warga, DK menjelaskan bahwa tupoksinya selalu anggota Dewan adalah menyampaikan dan mendorong agar Pemkot memenuhi kebutuhan warganya.