SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Ketika keluarga miskin kesulitan membayar biaya sekolah, ijazah anak tertahan dan kebutuhan seragam belum terpenuhi, bantuan sosial perusahaan seharusnya hadir sebagai jalan keluar, bukan justru sulit dijangkau. Persoalan inilah yang disorot anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, seusai rapat bersama pihak Bank Jatim terkait pembahasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), Rabu (28/10/2026).
Baktiono mengaku geram karena usulan bantuan pendidikan yang telah disampaikan sejak beberapa bulan sebelumnya belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. Ia membawa persoalan warga yang kesulitan membiayai sekolah, melunasi tunggakan, hingga mengambil ijazah yang masih tertahan di sekolah, terutama SMA swasta.
“Banyak keluhan masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Ada yang kesulitan membayar biaya pendidikan, membeli seragam, sampai ijazahnya masih tertahan karena tunggakan,” menjadi inti persoalan yang disampaikan Baktiono dalam rapat tersebut.
Menurutnya, bantuan pendidikan melalui CSR Bank Jatim perlu diarahkan secara konkret kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Ia mengaku telah mengajukan surat berisi identitas calon penerima, mulai nama, alamat, NIK, hingga sekolah asal dan alamat sekolah, agar permohonan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Baktiono juga menekankan bahwa bantuan seharusnya disalurkan langsung kepada sekolah untuk menyelesaikan tunggakan yang menjadi penghambat siswa memperoleh ijazah. Dengan mekanisme tersebut, bantuan bisa lebih terarah dan tidak sekadar berhenti pada pendataan atau proses administrasi.
“Menahan ijazah ini sama dengan menambah kemiskinan baru,” tegasnya dalam menyampaikan sikap terhadap persoalan yang membebani keluarga kurang mampu.
Bagi Baktiono, ijazah bukan sekadar selembar dokumen. Bagi lulusan yang ingin mencari pekerjaan, dokumen tersebut dapat menjadi salah satu syarat penting untuk melamar kerja maupun melanjutkan pendidikan. Ketika ijazah masih tertahan, peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi ikut terhambat.
Sorotan itu bukan tanpa konteks. Pada 18 November 2025, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menerima keluhan warga Surabaya terkait ijazah yang ditahan akibat tunggakan biaya sekolah. Sebelumnya, pada 13 April 2025, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga menegaskan instruksi agar sekolah SMA/SMK negeri tidak menahan ijazah siswa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses terhadap ijazah masih menjadi perhatian publik, meski kebijakan dan penanganannya perlu dibedakan menurut jenis sekolah serta kewenangan pemerintah.
Baktiono mengingatkan bahwa keluarga miskin tidak selalu mampu mendatangi kantor bank untuk mengurus bantuan. Bagi warga yang bekerja harian, kebutuhan makan sehari-hari saja sudah menjadi beban. Mereka juga belum tentu memahami prosedur, persyaratan, maupun jalur pengajuan bantuan CSR.
Karena itulah, ia menilai perlu ada peran aktif pihak Bank Jatim dalam menjembatani pengajuan bantuan dari masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa aspirasi yang sudah disampaikan berulang kali belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
“Kalau masyarakat harus datang sendiri ke Bank Jatim, belum tentu mereka mampu. Untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Karena itu, kami berupaya menjembatani agar bantuan bisa sampai kepada warga yang membutuhkan,” demikian inti penegasan Baktiono.
Laba Triliunan, CSR Pendidikan Perlu Lebih Terukur
Sorotan Baktiono semakin relevan jika melihat kinerja keuangan Bank Jatim. Dalam paparan kinerja yang dipublikasikan pada 30 Maret 2026, Bank Jatim mencatat laba bersih sebesar Rp1,54 triliun secara bank-only sepanjang 2025, naik 20,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara secara konsolidasi, laba bersih mencapai Rp1,617 triliun.
Di sisi lain, laporan tahunan Bank Jatim 2024 mencatat realisasi program Bank Jatim Peduli sebesar Rp16,945 miliar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sosial lainnya. Total penyaluran selama tiga tahun yang dilaporkan mencapai Rp52,721 miliar. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa program sosial perusahaan telah berjalan, tetapi kebutuhan warga yang diusulkan Baktiono tetap memerlukan kejelasan tindak lanjut dan hasil yang terukur.
Baktiono menginginkan agar CSR tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial atau program yang ditentukan perusahaan, tetapi juga mampu merespons kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, persoalan tunggakan sekolah, ijazah tertahan, dan ketidakmampuan membeli seragam merupakan kebutuhan mendesak yang patut dipertimbangkan dalam penyaluran bantuan.