Ia meminta mekanisme verifikasi lapangan diperkuat dengan melibatkan struktur pemerintahan dan masyarakat paling dekat dengan warga.
“Data nasional penting, tetapi data nasional harus bertemu dengan data kampung. Jangan sampai orang yang setiap hari hidup bersama warga justru tidak dipercaya, sementara hasil survei yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dijadikan dasar untuk menentukan hak masyarakat.”
Pemerintah pusat sendiri melalui BPS menyatakan DTSEN masih membutuhkan pemutakhiran berkelanjutan dan menghadapi tantangan berupa keberagaman kualitas data dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, kritik Baktiono pada akhirnya menjadi peringatan bagi Pemkot Surabaya: jangan biarkan digitalisasi data berubah menjadi digitalisasi kemiskinan—di mana nasib warga ditentukan sebuah angka, sementara kondisi sebenarnya tidak lagi didengar.
Bagi Baktiono, pemerintah kota memiliki kewajiban memastikan tidak ada warga miskin yang tersingkir dari bantuan hanya karena persoalan administrasi atau perubahan pemeringkatan data.
“Kalau memang miskin, ya harus dilihat miskinnya. Jangan hanya melihat angka desil. Pemerintah itu hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan sekadar membaca angka di sistem.” ***