SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Akses untuk mengecek data desil masyarakat Surabaya kini memang semakin mudah melalui kanal digital. Namun, kemudahan itu justru menyisakan pertanyaan ketika hasil yang muncul hanya berupa rentang “Desil 1–5” atau “Desil 6–10”.
Sebenarnya warga tersebut berada di desil berapa?
Jika tertulis Desil 1–5, apakah warga masuk Desil 1, 2, 3, 4 atau 5? Begitu pula dengan Desil 6–10, apakah posisi sebenarnya Desil 6, 7, 8, 9 atau 10?
Persoalan ini menjadi penting karena klasifikasi desil dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentuan prioritas program perlindungan sosial.
Sejumlah warga yang mengeluhkan perubahan status desil kepada Nawacitapost.com mengaku tidak melakukan pembaruan data, tetapi hasil pengecekan mereka berubah. Ketika hendak meminta penjelasan, warga justru harus mendatangi kelurahan, kecamatan hingga Dinas Sosial.
Di sinilah transparansi sistem dipertanyakan.
Apakah angka 1–5 dan 6–10 merupakan hasil klasifikasi pasti, perkiraan, atau memang sengaja dibuat dalam bentuk rentang agar pemerintah tidak mengambil risiko menyebut strata kesejahteraan warga secara spesifik?
Jika memang ada alasan metodologis atau perlindungan data sehingga desil ditampilkan dalam rentang, pemerintah seharusnya menjelaskannya secara terbuka.
Sebab bagi masyarakat, Desil 1 dan Desil 5 jelas bukan posisi yang sama, demikian pula Desil 6 dan Desil 10. Ketika angka tersebut menjadi dasar prioritas bantuan, perbedaan posisi tentu memiliki arti.
Jangan sampai masyarakat hanya diberi tahu berada di “1–5” atau “6–10”, tetapi ketika ingin mengetahui posisi sebenarnya justru harus mencari jawaban dari satu kantor ke kantor lainnya.
Smart City seharusnya menyederhanakan pelayanan, bukan membuat warga menebak-nebak status sosialnya sendiri.
Kalau pemerintah memiliki data untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan intervensi sosial, semestinya pemerintah juga mampu menjelaskan secara transparan angka desil sebenarnya, dasar penentuannya, serta mengapa angka tersebut bisa berubah.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di layar ponsel, melainkan akses masyarakat terhadap berbagai program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Desil boleh menjadi alat kebijakan. Tetapi jangan sampai berubah menjadi kasta baru yang menentukan hak warga tanpa penjelasan yang terang. ***