NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil inisiatif untuk menata ulang kawasan Tempat Hiburan Pantai (THP) Kenjeran pada tahun 2024.
Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan kualitas wisata pesisir dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga nelayan di Kota Surabaya.
Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian, menyatakan bahwa penataan kawasan THP Kenjeran merupakan bagian dari proyek besar di tahun 2024.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Penghargaan UB Halal Award Kategori Pemerintah Daerah
Meskipun pengerjaannya masih menunggu proses lelang dengan estimasi biaya sekitar Rp 23 miliar.
Iman Kristian menjelaskan bahwa penataan THP Kenjeran akan melibatkan berbagai peningkatan, termasuk penambahan wahana baru, fasilitas, atraksi air mancur dengan konsep baru, serta area pasir pantai untuk kegiatan bermain anak-anak.
Salah satu fitur menarik yang disiapkan adalah pertunjukan laser show dan video mapping pada air mancur yang ada di Jembatan Suroboyo.
Baca Juga: Wujudkan Masyarakat Sehat dan Bugar, Pemkab Mojokerto Giatkan Senam dan Merenovasi RSUD
"Harapannya jadi tempat destinasi baru, makannya kita butuh area pantai itu sebenarnya biar orang yang datang ke situ tambah banyak," jelas Iman Kristian.
Pertunjukan laser show dan video mapping di air mancur THP Kenjeran direncanakan memiliki konsep yang mirip dengan pertunjukan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Singapura.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan melakukan pengurukan lahan di kawasan tersebut, tidak hanya untuk tujuan estetika, tetapi juga sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan warga nelayan, serta sebagai bentuk proteksi dari banjir rob.
Baca Juga: Gus Muhdlor Sayembara-kan Nama dan Logo RSUD Sidoarjo, Total Hadiah Rp. 51 Juta
Proses pengurukan tersebut melibatkan pembuatan tanggul terlebih dahulu, diikuti dengan penyedotan lumpur di pesisir Kenjeran.
Namun, Pemkot Surabaya masih dalam proses perizinan dari Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebelum dapat memulai proses tersebut.