NAWACITAPOST.COM — Gelombang keluhan dari para pengelola parkir (patcher) pasar tradisional di Surabaya mulai memuncak. Lewat surat resmi yang dikirimkan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya pada Rabu (9/7/2025), mereka menyampaikan sederet keberatan dan permintaan keadilan atas kontrak kerja sama dengan PD Pasar Surya yang dinilai memberatkan dan tak berpihak kepada nasib rakyat kecil.
Salah satu suara paling lantang datang dari Nia, pengelola parkir di Pasar Tambak Rejo, yang menceritakan bagaimana ketidakadilan ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir tanpa penyelesaian berarti. Menurut Nia, kontrak kerja sama yang seharusnya menjadi kesepakatan bersama, justru berubah menjadi beban berat sepihak yang ditetapkan PD Pasar Surya tanpa dasar objektif.
“Sejak tahun 2023 kami sudah mengajukan permohonan agar nilai kontrak diturunkan karena pendapatan parkir turun drastis. Tapi tidak pernah direspon. Sekarang malah kontrak dinaikkan tiba-tiba tanpa prosedur sweeping sesuai SOP. Kami benar-benar sudah kehabisan tenaga,” tegas Nia saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Jam Malam Anak Surabaya, Bang Jo: Edukasi dan Kemanusiaan Harus Jadi Nafas Utama
Nia menyebutkan bahwa kondisi pasar yang sepi sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Penurunan pengunjung pasar mencapai 50%, tapi anehnya, penyesuaian nilai kontrak parkir tak pernah dilakukan.
“Pasar makin sepi, pengunjung berkurang drastis, kami harus setor nominal yang sama, bahkan lebih tinggi. Kami ini bukan pengusaha besar. Banyak di antara kami yang akhirnya terpaksa menjual rumah, motor, bahkan perhiasan pribadi hanya untuk bayar tunggakan,” ungkapnya dengan nada getir.
Tak hanya itu, Nia juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah berusaha menjalin komunikasi langsung dengan PD Pasar Surya. Namun hasilnya nihil.
Baca Juga: Gandeng Wartawan DPRD, Cak YeBe Optimalisasi Aset Pemkot Surabaya
“Saya pribadi sudah beberapa kali menghubungi Pak Gianto, Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya. Saya kirim WA, saya telepon, tapi tidak pernah sekalipun dibalas. Sungguh kami seperti tidak dianggap,” katanya.
Nia juga menekankan bahwa para patcher bukan menolak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Mereka hanya meminta PKS yang adil dan berdasarkan kondisi riil lapangan.
“Kami siap menandatangani PKS. Tapi jangan dulu disodorkan angka yang memberatkan. Tolong lakukan sweeping ulang. Ikuti prosedur yang ada. Jangan asal naikkan angka kontrak tanpa data. Kami mohon kebijakan,” pinta Nia.
Baca Juga: RPJMD Surabaya 2025-2029: Dari Transportasi Hingga Pasar Rakyat Butuh Lompatan
Lebih parah lagi, sejumlah patcher disebut telah mendapat warning dari PD Pasar Surya berupa ancaman pengambilalihan lahan parkir bila tidak segera menandatangani PKS yang ditentukan.
“Bukan kami tak mau kerja sama, kami hanya ingin nilai yang masuk akal. Tapi kami malah diancam: kalau tidak tanda tangan, lahan parkir diambil alih. Ini tekanan yang tidak pantas!” tegasnya.