NAWACITAPOST.COM - Ketimpangan distribusi tenaga kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya kembali disorot. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Tubagus Lukman Amin, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini setelah melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya dan menganalisis data terkait distribusi tenaga kerja.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, meskipun beberapa OPD di lingkup Pemerintah Kota Surabaya mendekati angka optimal beban kerja (ABK), ada banyak kecamatan, kelurahan, dan instansi lainnya yang masih kekurangan tenaga kerja signifikan.
"Untuk tingkat kecamatan, rata-rata pemenuhan tenaga kerja baru mencapai 67-70% dari kebutuhan. Hal ini jelas membutuhkan perhatian serius agar distribusi tenaga kerja dapat lebih merata," ungkap Tubagus pada Selasa, 14 Januari 2025.
Ia mencontohkan bagaimana kekurangan tenaga kerja berdampak pada kinerja petugas di lapangan. Salah satunya adalah petugas taman baca yang harus menangani lebih dari satu lokasi. "Situasi ini jelas tidak efektif dan menghambat produktivitas mereka," tegasnya.
Tubagus juga menekankan bahwa solusinya bukanlah menambah jumlah pegawai baru, melainkan mengoptimalkan tenaga kerja yang ada dengan distribusi yang lebih seimbang. "Kuncinya adalah pemerataan. Kita perlu memaksimalkan peran dan kinerja ASN yang sudah ada," jelasnya.
Selain di tingkat kecamatan dan kelurahan, kekurangan tenaga kerja juga dirasakan di sektor lain, seperti depo arsip Dukuh Kupang, yang membutuhkan tambahan tenaga untuk pengelolaan arsip digital dan konvensional.
"Pemerataan tenaga kerja ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja instansi, baik itu ASN, PPPK, maupun non-ASN. Dengan distribusi yang tepat, pelayanan publik di Surabaya bisa menjadi lebih efektif dan efisien," tutup Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya tersebut. ***
