Selama kurun waktu 2015-2019, proporsi penduduk miskin ekstrem di Indonesia telah menurun dari 7,2 persen menjadi 3,7 persen. Namun pada 2020, akibat pandemi Covid-19, penduduk miskin ekstrem meningkat menjadi 3,8 persen. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2021, jumlahnya kembali naik hingga 4,00 persen (10,86 juta jiwa). Memasuki September 2021, berdasarkan data Bappenas, tingkat kemiskinan ekstrem kembali menurun hingga 3,73 persen atau sekitar 10,18 juta jiwa.
Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menghapus kemiskinan ekstrem yang ditargetkan akan dicapai pada 2024, enam tahun lebih cepat dari target SDGs itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Maju tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan, pada 4 Maret 2020.
Atas kondisi tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan mengadakan Webinar Bincang Pembangunan. Pada seri 7, diskusi ini yang mengambil topik ‘Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024’. Kegiatan akan digelar secara hybrid pada Rabu (21/9).
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan topik kegiatan kali ini mengambil topik yang sangat strategis dan penting, tidak hanya bagi lingkungan BRIN namun juga secara nasional. Mengingat begitu pentingnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2024.
"Harapan saya, kegiatan Bincang Pembangunan ini dapat menjadi media bagi kita untuk memahami problematika dari berbagai isu strategis yang ada, sehingga kita dapat mencari solusi yang komprehensif untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait isu-isu tersebut sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan atau kebijakan," ungkap Handoko.
Menurut Handoko, tantangan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dirasa akan semakin berat. Pada level makro, mencakup kebijakan menjaga stabilitas inflasi/harga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, maupun menjaga iklim investasi dihadapkan dengan kenyataan terjadinya kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Fenomena ini sebagai akibat perang Ukraina-Rusia yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Pada level mikro, Handoko menerangkan, kebijakan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui program ekonomi produktif juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. "Dua isu strategis yang menjadi tantangan pada level mikro adalah akurasi data dan sinergi antar program yang melibatkan kementerian/lembaga dan dunia usaha," katanya.
Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menjelaskan, Bincang Pembangunan bertujuan menggali isu-isu terkini dari perspektif yang beragam (pemerintah dan non pemerintah). Isu kali ini terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, agenda kali ini juga untuk mendorong percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju data yang akurat dan valid, sebagai fondasi utama penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Kami berharap BRIN dapat membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan terkait pengintegrasian program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan pencapaian percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024," harapnya.
Sebagai informasi, narasumber yang akan hadir adalah Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), Edi Suharto (Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial), Suprayoga Hadi (Sekretaris Eksekutif TNP2K/Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kemensetneg), Eppy Lugiarti (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT), dan Sigit Iko Sugondo (Praktisi Pemberdayaan Masyarakat).
