Makassar, NAWACITAPOST.COM - Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Setjen Kemenkumham RI) lakukan pendampingan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas, Perancang Kemenkumham Sulsel Ikuti Penguatan dan Peningkatan Pengetahuan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil, Selasa(26/7) guna menghasilkan prioritas kebutuhan BMN Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kepala Divisi Administrasi, Sirajuddin membuka kegiatan, dalam sambutannya berharap keseriusan peserta mengikuti kegiatan ini. “ peserta akan didampingi per UPT. Ibu beserta tim mohon jangan segan-segan keluarkan ilmunya untuk kami sehingga apa yang disampaikan dapat kami serap dengan baik," kata Sirajuddin.
-
Sirajuddin menambahkan, bahwa pendampingan ini merupakan kesempatan yang baik bagi para peserta agar apa yang kita inginkan di tahun 2024 bisa tersusun dengan baik
Selanjutnya, Kasubbag Perencanaan BMN Wilayah I Euis selaku narasumber menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan nantinya akan berfokus pada RKBMN Tahun 2024 melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) serta Sistem Manajemen BMN Terpadu (e-BMN) modul Perencanaan sehingga apa yang menjadi harapan dari Kadivmin bisa direalisasikan.
Untuk kelancaran pendampingan ini, Euis berpesan kepada seluruh peserta agar memedomani peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 172 tahun 2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, PMK No 153 tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) tahun 2016 tentang Pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin di Lingkungan Kemenkumham.
Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) didampingi oleh Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pengelolaan Keuangan dan BMN Khomaini, dan tim dari Biro BMN.
