Konflik Warga Manyar dengan Sekolah Petra, DPRD Surabaya Minta Utamakan Kepentingan Anak Sekolah

NAWACITAPOST.COM - Konflik antara warga RW 3 Manyar Sabrangan dengan pengelola SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 di Jalan Raya Manyar Tirtosari menjadi sorotan setelah viral di media sosial.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak yang berselisih terkait kenaikan iuran keamanan serta kemacetan lalu lintas di sekitar area sekolah.

Masalah ini memicu tanggapan dari Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas situasi yang berdampak pada kegiatan belajar mengajar. "Saya sesalkan adanya permasalahan yang menyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar. Seharusnya kepentingan anak-anak sekolah lebih diutamakan," tegasnya, Kamis (1/8/2024)

Baca Juga: Fraksi Demokrat-NasDem: Penetapan APBD Surabaya Harus Sesuai Aturan

Joshiah juga menyoroti besaran iuran keamanan yang dianggapnya mengejutkan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kesesuaian dengan aturan yang ada.

"Untuk besaran iuran yang dibayarkan pihak sekolah membuat saya kaget juga. Nah sekarang, dalam menetukan pungutan iuran swadaya masyarakat kan ada aturannya, ga bisa sembarangan. Ada perwali yang mengatur," jelas Ketua Bapemperda DPRD Surabaya ini.

Lebih lanjut, Josiah mempertanyakan prosedur penetapan iuran tersebut. "Dalam perwali tersebut, untuk menentukan iuran harus melalui kesepakatan warga dalam rapat dan dilaporkan ke Kelurahan. Apakah dasar pemberlakuan ini sudah dilakukan oleh para pengurus RW? Sudah dilaporkan ke Kelurahan atau tidak? Kalau tidak ada ya bisa dikategorikan sebagai pungli dong," ujarnya.

Baca Juga: Peringatan HUT ke-1 Mangrove, Cak Ji: Warisan untuk Generasi Masa Depan

Josiah mendesak pemerintah kota untuk mengambil tindakan tegas, terutama jika ada indikasi pungli.

"Ya kita harap pemerintah kota bisa tegas, terutama dalam menyelesaikan permasalahan ini, terutama jika diduga ada unsur pungli tadi ya silahkan diproses secara hukum. Saya harap aparat juga bisa ikut bergerak," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa lahan fasilitas umum (fasum) Manyar Tompotika sudah diserahkan kepada pemerintah kota, sehingga pemasangan portal tidak bisa dilakukan sembarangan. ***