NAWACITAPOST.COM – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni angkat bicara menanggapi berbagai kritik wartawan terkait satu tahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Ia menilai arah kebijakan pemerintah kota sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, namun eksekusi di lapangan masih kerap tersendat, terutama pada koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Pernyataan itu disampaikan Fathoni dalam Forum Wartawan (Forwan) Surabaya bertajuk evaluasi Setahun Kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji di Hotel Aria Centra Surabaya, Kamis (5/2/2026), yang juga dihadiri Kepala Bappeda Surabaya Irvan Wahyudrajad dan sejumlah anggota DPRD.
Menurut politisi Golkar yang akrab disapa Mas Toni itu, gaya kepemimpinan Eri Cahyadi tergolong teknokratik dan detail dalam merancang pembangunan kota. Namun, ia menilai tidak semua birokrat mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi gerak cepat di lapangan.
“Perencanaan wali kota itu detail dan teknokratik. Arah pembangunannya jelas. Tapi problemnya ada di eksekusi, terutama lintas OPD yang sering lambat bergerak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, birokrasi modern harus berorientasi pelayanan, bukan justru memperlambat realisasi kebijakan.
“Kita hidup di era birokrasi melayani, bukan birokrasi dilayani. Kalau koordinasi lemah, program bagus pun bisa macet,” ujarnya.
Fathoni menegaskan, penguatan koordinasi internal Pemkot menjadi kunci agar visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tidak hanya berhenti di atas kertas.
Menanggapi pertanyaan wartawan soal relasi politik DPRD dengan Pemkot Surabaya yang dinilai lebih harmonis, Fathoni memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan.
“Pemerintahan yang tidak diingatkan itu berpotensi korup. Cara mengingatkan bisa berbeda, tapi nalar kritis harus tetap hidup,” katanya.
Ia menilai kritik tidak harus selalu disampaikan secara terbuka di ruang publik. Dalam banyak kasus, dialog langsung antara DPRD dan pemerintah kota justru dinilai lebih efektif untuk mencari solusi cepat.
Fathoni juga menyoroti derasnya kritik publik di media sosial. Menurutnya, tekanan netizen merupakan konsekuensi kepemimpinan di era digital.
“Hari ini siapa pun yang muncul di media pasti direspons netizen. Tinggal mau dilayani atau diabaikan,” ujarnya.
Ia menilai pejabat publik harus adaptif dan mampu membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan kelompok perempuan, sebagai bagian dari dinamika politik modern.
Dalam forum tersebut, Fathoni menegaskan posisi Surabaya sebagai kota strategis sekaligus laboratorium kebhinekaan nasional yang rentan terhadap dinamika sosial.
