NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa hubungan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji sejatinya harmonis dan saling melengkapi, meski kerap disalahpahami publik. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Wartawan (Forwan) Surabaya FGD bertajuk “Setahun Kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” di Aria Centra Hotel Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Menurut Eri Irawan, isu disharmoni hanya persepsi yang tidak mencerminkan realitas kerja di balik layar pemerintahan Kota Surabaya.
“Ini yang sering disalahpahami publik, seolah-olah tidak harmonis. Padahal di balik itu sebenarnya sangat harmonis. Bahkan tiga–empat hari lalu Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji bertemu hampir dua jam membahas banyak hal strategis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, karakter kepemimpinan keduanya justru saling melengkapi. Eri Cahyadi disebut sebagai teknokrat dengan visi kerakyatan, sementara Armuji merupakan politisi senior yang kuat dalam pendekatan lapangan.
“Pak Eri Cahyadi adalah teknokrat kerakyatan, kebijakannya punya arah yang jelas. Sementara Pak Armuji politisi senior berpengalaman dengan orientasi kerakyatan juga. Jadi dua sosok ini saling melengkapi,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi keduanya terlihat dari pembagian peran hingga agenda bersama ke depan, termasuk pertemuan lanjutan pada 12 Februari untuk membahas penataan kota.
“Kalau soal hubungan mereka sebenarnya tidak ada keraguan. Bahkan di salah satu radio kemarin mereka memaparkan langsung pembagian peran dan kolaborasi yang berjalan,” tegasnya.
Selain menyoroti relasi kepemimpinan, Eri Irawan juga mengulas arah kebijakan makro Pemkot Surabaya. Ia menilai pemerintah kota menghadapi tantangan ekonomi besar, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga investasi yang melandai.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan distribusi kesejahteraan.
“Ada dua hal yang harus dilakukan bersamaan, memastikan pertumbuhan ekonomi optimal sekaligus memastikan pertumbuhan itu terdistribusi merata,” jelasnya.
Ia menyebut belanja pemerintah atau government spending menjadi bantalan utama di tengah perlambatan ekonomi global dan nasional. Karena itu, optimalisasi anggaran melalui pembiayaan alternatif dan pembangunan infrastruktur strategis harus tetap dijalankan.
“Infrastruktur strategis dan bantuan masyarakat bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Dua-duanya harus berjalan bareng agar ekonomi tetap tumbuh,” tegasnya.
Dalam sektor transportasi, Eri Irawan mengungkapkan kebutuhan anggaran ideal mencapai sekitar Rp660 miliar per tahun untuk mengoperasikan 11 rute utama dan 30 rute feeder di Surabaya.
Ia menyebut Komisi C tengah mendorong perda transportasi umum yang salah satunya mengunci alokasi minimal 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi publik.
