Sementara tu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin menegaskan bahwa surat edaran tidak boleh dijadikan dasar hukum yang menabrak aturan di atasnya.
“Surat edaran ini bukan produk hukum. Tidak bisa mengikat dan jangan sampai menabrak peraturan di atasnya. Karena itu kami rekomendasikan agar segera dicabut,” tegasnya.
Saifuddin menambahkan, pemerintah kota diminta segera mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang administrasi kependudukan. “Bulan depan raperda ini akan mulai dibahas. Harapannya, kebijakan yang keluar nantinya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak diskriminatif bagi warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saifuddin mengingatkan bahwa DPRD adalah mitra pemerintah sehingga setiap kebijakan harus dikomunikasikan bersama.
“DPRD ini kan mitra dari pemerintah kota, maka setiap kebijakan itu harus dikoordinasikan agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak jadi kesalahpahaman. Sehingga mitra ini benar-benar mitra, tidak hanya mitra secara redaksional, secara normatif, tetapi kita menjadi mitra secara subtantif,” tegasnya.***
