“Saran saya meskipun izin sudah keluar kan harus tahu apakah sudah sesuai proses yang baik dan benar atau tidak sehingga saran saya, warga semua dikumpulkan, didiskusikan ulang dan proyek sementara tolong dihentikan supaya gak ada gejolak lagi,” tegasnya.
Ia menekankan, aturan wajib ditegakkan: pengembang harus mendapat izin minimal dua pertiga warga jika ingin mengubah fasum.
“Karena sebenarnya ini kan dipakai fasum ini, tapi para warga merasa tidak pernah diminta persetujuan, jadi saran saya nanti rapatkan, saya akan hadir, libatkan semua warga, diajak bicara yang enak supaya ada komunikasi dua arah,” ujar Armuji.
Cak Ji juga mengingatkan, jika fasum dialihkan untuk kepentingan bisnis, harus ada lahan pengganti dengan ukuran setara.
“Terus fasum yang replanning untuk kegiatan bisnis maka yang dirugikan kan juga warga, nah harus ada lahan penggantinya dan juga harus disosialisasikan kepada warga,” tutupnya. ***
