NAWACITAPOST.COM — Ratusan warga dari berbagai kota seperti Surabaya, Jakarta, hingga Ambon, mengaku menjadi korban dugaan penipuan proyek apartemen mewah The Frontage yang berlokasi di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya. Proyek yang dijanjikan sebagai hunian vertikal prestisius itu justru terbengkalai, menyebabkan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 150 miliar.
Padahal, proses groundbreaking proyek ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Namun hingga pertengahan 2025, tak ada perkembangan pembangunan yang berarti. Lahan proyek kini hanya ditumbuhi ilalang, sementara pondasi yang sempat digali pun terbengkalai begitu saja.
“Kami dijanjikan apartemen, tapi yang ada hanya alang-alang,” keluh Hartinah, warga Kedurus, Surabaya, yang mengaku sudah menyetor Rp 916 juta sejak tahun 2014-2017.
Puluhan korban mendatangi kantor kontraktor yang diduga terlibat, di kawasan Dukuh Kupang Barat, Surabaya, pada Selasa (8/7/2025). Mereka didampingi langsung oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang menyatakan keprihatinannya.
“Ada yang sudah lunas hampir Rp 1 miliar. Tapi sampai sekarang tak ada bangunan. Ini jelas penipuan. Uangnya harus dikembalikan!” tegas Armuji, yang akrab disapa Cak Ji.
Sayangnya, Setia Hari Budiawan, pemilik PT Trikarya Graha Utama (TGU) selaku pengembang, tidak hadir. Pihak kantor menyebut ia sedang menemani ibunya yang sakit. Sebagai gantinya, hadir Heri Budianto, yang mengaku hanya mantan komisaris TGU.
“Saya bukan bagian dari TGU lagi,” ujar Heri saat menemui para korban, namun pernyataannya tidak memuaskan warga.
Korban dari Ambon, Tio, menyatakan kekecewaannya karena telah menyetorkan dana hampir Rp 1 miliar.
“Kami percaya karena saat peletakan batu pertama, banyak pejabat dan tokoh nasional hadir. Bahkan ada bos media juga,” ungkap Tio.
Dalam upaya menenangkan situasi, Armuji berhasil menghubungi Setia Hari Budiawan via telepon. Dalam percakapan itu, Setia menyatakan siap memberikan penjelasan dan berjanji akan menemui para korban dalam waktu dekat.
Namun janji itu tidak membuat warga tenang. “Kami ingin kepastian pengembalian uang, bukan janji kosong,” tegas Armuji.
Sururi, kuasa hukum para korban, mengatakan bahwa pihaknya masih memberi kesempatan mediasi.
“Langkah awal kita mediasi dulu secara kekeluargaan. Ingin tahu apakah ada itikad baik dari Pak Budi (pengembang). Kalau uang mau dikembalikan, harus jelas. Atau kalau mau dibangun, harus ada jaminan: kapan dimulai, kapan selesai,” tegas Sururi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini baru sebagian korban yang memberikan kuasa hukum, namun jumlahnya bisa terus bertambah.
“Total korban yang kami tahu sekitar 100 orang, kerugiannya mencapai Rp 150 miliar lebih. Nilai kerugian per orang bervariasi, antara Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar,” ujarnya.
