NAWACITAPOST.COM - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, Ajeng Wira Wati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, menyerukan peningkatan kualitas guru, perlindungan terhadap anak, serta pemenuhan tenaga pendidik, terutama guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus.
Dalam keterangannya, Ajeng menyampaikan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi untuk mengevaluasi kondisi pendidikan saat ini.
“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Momen ini seharusnya menjadi pengingat bagi Dinas Pendidikan untuk terus membimbing para guru agar meningkatkan kompetensi dan nilai moral mereka. Setiap tahun kualitas ini jangan sampai menurun, justru harus semakin meningkat,” ucapnya, Kamis (1/5).
Baca Juga: PT Suka Jadi Logam Belum Uji Udara Ambien, DPRD Desak DLH Jatim Bertindak
Ajeng menegaskan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi panutan yang sikap dan perilakunya diteladani siswa. “Guru adalah cikal bakal masa depan anak-anak kita. Mereka harus menjadi contoh dalam sikap dan perilaku,” tuturnya.
Selain menyoroti peningkatan kapasitas guru, Ajeng juga mengingatkan agar aspek moral dan kesehatan mental guru turut menjadi perhatian. Ia menolak segala bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah, apalagi jika dilakukan oleh tenaga pendidik.
“Kami dari DPRD bersama Dinas Pendidikan mengecam keras segala bentuk kekerasan, terlebih jika dilakukan oleh guru. Perlu pembinaan emosional dan kesehatan mental bagi guru, karena banyak tantangan pendidikan dari paparan digital dan mungkin tekanan kerja lainnya,” tegasnya.
Baca Juga: Refleksi May Day 2025: Azhar Kahfi Soroti Keadilan dan Kepastian Kerja
Terkait kondisi sumber daya manusia, Ajeng menyampaikan bahwa kebutuhan guru, khususnya guru pendamping anak berkebutuhan khusus (ABK), masih jauh dari cukup. Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pendataan ulang kebutuhan SDM dan merealisasikan rekrutmen yang tepat sasaran.
“Kami mendorong agar ada pendataan ulang oleh Dispendik terkait kebutuhan guru, baik untuk tahun ajaran 2025 maupun rekrutmen PPPK ke depan. Saat ini ada kekhawatiran bahwa guru pendamping disabilitas masih sangat minim, padahal anak-anak disabilitas belajar bersama siswa reguler dan sangat membutuhkan perhatian,” katanya.
Ajeng juga menyinggung maraknya kasus perundungan terhadap siswa disabilitas yang terjadi akibat belum optimalnya pendampingan di sekolah. “Bullying tidak boleh ditoleransi, baik terhadap siswa normal maupun disabilitas. Tapi kita juga tidak bisa hanya menyalahkan guru, karena mungkin memang jumlah guru pendamping belum mencukupi,” jelasnya.
Baca Juga: Peringati May Day, Arif Fathoni: Buruh dan Pengusaha Adalah Dua Sisi Mata Uang yang Sama
Sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng menutup pernyataannya dengan ajakan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pendidikan inklusif.
“Kolaborasi ini diharapkan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, serta dukungan sosial secara menyeluruh, agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara holistik dan berkelanjutan,” pungkasnya. ***
