NAWACITAPOST.COM – Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mendapat sorotan tajam dari Imam Syafi’i, anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Surabaya.
Imam menilai ada kejanggalan serius dalam kinerja Dishub, terutama terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan. Ia mempertanyakan logika menurunnya pendapatan di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun.
“Jumlah kendaraan bertambah setiap tahun, tapi pendapatannya malah turun. Ini kan tidak masuk akal,” kritik Imam yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaua saat rapat pansus, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga: PAD dari Parkir Bocor Lagi, Pansus LKPJ Desak Evaluasi Kinerja Dishub Surabaya
Dishub berdalih bahwa proyek saluran dan pembangunan box culvert menyebabkan banyak titik parkir berkurang. Selain itu, lemahnya pengawasan juga disebut sebagai faktor penyebab. Namun Imam menilai alasan tersebut tidak cukup kuat.
Lebih lanjut, Imam juga menyinggung lonjakan signifikan pada sisi belanja Dishub. Tahun 2023 tercatat anggaran belanja sebesar Rp460 miliar, namun melonjak menjadi Rp554 miliar pada 2024.
“Kalau kendaraan makin banyak, mestinya pendapatan parkir juga meningkat. Lihat saja kemacetan di Surabaya, itu bukti kendaraan makin padat. Pendapatan tidak tercapai, tapi belanja malah naik. Ini aneh. Rasanya nggak pantas,” tegasnya.
Sebagai solusi, Imam mendorong agar sistem pengelolaan parkir tidak lagi diserahkan pada individu atau pihak tak resmi yang tidak memiliki sistem setor yang jelas. Ia menyarankan keterlibatan lembaga resmi bahkan aparat TNI untuk memastikan ketertiban dan transparansi.
“Gandeng saja lembaga resmi. Atau kalau perlu, libatkan TNI. Mereka bisa dikasih target jaga titik parkir, pasti rapi,” sarannya.
Bahkan, menurut Imam, keterlibatan TNI akan menutup celah potensi penyimpangan karena pengawasan internal yang ketat.
“Kan, kalau macam-macam bisa langsung ditindak oleh komandannya,” tutup Imam Syafi’i. ***
