NAWACITAPOST.COM – Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya semakin intensif melakukan patroli Asuhan Rembulan untuk menertibkan Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPPKS).
Fokus utama dari patroli ini adalah penertiban terhadap pengemis dan pengamen musiman yang sering berkedok sebagai peminta sumbangan. Satpol PP telah memetakan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat aktivitas mereka, seperti rumah warga dan perempatan lampu merah.
Menanggapi langkah tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Aldy Blaviandy, mengingatkan bahwa penertiban tidak boleh hanya bersifat represif, melainkan harus disertai solusi nyata.
Baca Juga: Budi Leksono: Jangan Ada RHU Buka Sembunyi-Sembunyi Saat Ramadan!
"Kami berharap jika ada penertiban, itu dilakukan dengan cara yang humanis dan memiliki tujuan yang jelas,” ujar Aldy saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (25/2/2025).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini menegaskan bahwa tanpa solusi konkret, penertiban hanya akan menciptakan citra buruk bagi Pemerintah Kota Surabaya, terlebih di bulan suci Ramadan.
"Jangan sampai di tengah berbagai isu yang berkembang terkait Pemkot Surabaya, penertiban ini justru memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Apalagi, kita tahu masyarakat sering berbagi takjil di bulan puasa,” katanya.
Baca Juga: Eri Cahyadi Hadiri Retret Akmil, DPRD Surabaya: Keputusan Bijak!
Selain itu, Aldy juga menyoroti kebijakan pembatasan lokasi pembagian takjil yang telah diterapkan di beberapa titik. Ia meminta Pemkot untuk menyediakan lokasi khusus bagi masyarakat yang ingin berbagi takjil agar tetap tertib dan tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
Dalam upaya menciptakan ketertiban selama Ramadan, Aldy juga menekankan pentingnya patroli di jam-jam tertentu yang sering menjadi waktu rawan.
"Jam-jam rawan itu biasanya saat pulang kantor, saat pembagian sembako, atau menjelang buka puasa. Selama ini sudah ada pengurai kemacetan dari dinas terkait, tapi apakah upaya itu juga mempertimbangkan dampaknya terhadap ketertiban pengemis dan pengamen?" ujarnya.
Baca Juga: Sengketa Rumah Jl. Dr. Soetomo 55 Surabaya, GRIB Jaya Serukan Perlawanan Mafia Tanah dan Peradilan
Menurut Aldy, penertiban bukan sekadar untuk "membersihkan" kota dari pemandangan yang dianggap mengganggu, tetapi harus memberikan solusi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menyoroti fenomena gelandangan yang berasal dari luar Surabaya karena menganggap kota ini lebih menjanjikan secara ekonomi.
"Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak warga dari daerah sekitar yang beranggapan bahwa Surabaya lebih menjanjikan. Maka, Pemkot harus menyiapkan sarana dan tempat yang memadai. Jangan hanya sekadar wacana, tetapi harus ada solusi nyata yang bisa mengatasi permasalahan ini tanpa mengganggu aktivitas warga Surabaya," tegasnya.
