NAWACITAPOST.COM – Awan kecurigaan menyelimuti wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan sejumlah kecamatan lainnya di Kota Padangsidimpuan. Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik, puluhan warga justru menelan pil pahit.
Alih-alih mendapatkan haknya secara utuh, mereka mengaku terjebak dalam skema penyaluran bantuan yang ganjil, misterius, dan diduga sarat dengan penyelewengan sistematis.
Dramaturgi Sembako di Kantor Camat
Keresahan ini bermula dari pengakuan seragam puluhan warga penerima manfaat. Dalam suasana yang kental dengan dugaan intimidasi birokrasi, mereka mengaku hanya pernah menerima paket sembako dalam jumlah terbatas.
Baca Juga: Flores Timur Terkepung Bencana: Lima Status Tanggap Darurat Mengancam Sekaligus!
Ironisnya, paket tersebut pun hanya diberikan dengan syarat khusus, yaitu saat mereka dipanggil untuk menjalani proses wawancara di lingkungan Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan.
"Kami datang ke kantor camat bukan sebagai warga yang menerima hak, melainkan seperti pengemis yang diwawancara untuk mendapatkan sekadar paket sembako," ujar seorang warga dengan nada getir.
Baginya dan puluhan warga lainnya, prosedur ini bukan sekadar administrasi, melainkan sebuah pertunjukan yang membatasi akses masyarakat terhadap informasi bantuan yang sebenarnya.
Menagih Hak yang Diduga Raib: Kemana Miliaran Rupiah Itu?
Di balik bingkisan sembako yang diterima warga, timbul pertanyaan besar yang kini menggantung di udara seperti awan hitam: ke mana perginya bantuan besar lainnya?
Baca Juga: Gelar Sarjana Bukan untuk Sekadar Pajangan! Menaker Sentil Manajemen RS Saat Sidak Magang
Berdasarkan investigasi lapangan dan dokumen yang dihimpun tim redaksi, terdapat daftar bantuan bernilai fantastis yang seharusnya menjadi hak masyarakat, namun hingga detik ini keberadaannya seperti ditelan bumi:
- Bantuan Presiden: Dana dengan nominal fantastis mencapai Rp 4 Miliar yang seharusnya menjadi stimulus bagi kesejahteraan rakyat kecil.
- Bantuan Kementerian Sosial RI: Dana program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.
- Bantuan Gubernur Sumatera Utara: Alokasi anggaran bantuan sosial provinsi yang dikabarkan telah terealisasi namun tak pernah menyentuh tangan warga.
- Bantuan CSR PT. AR: Dana tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya menjadi tambahan ekonomi bagi warga sekitar wilayah operasional.
"Kami tidak butuh janji manis. Kami hanya ingin tahu, ke mana uang miliaran itu? Apakah bantuan Presiden dan Gubernur hanya berakhir menjadi sekadar sembako yang nilainya tidak seberapa dibandingkan angka yang sebenarnya cair?," ucap seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.
Tembok Bisu Pemangku Kebijakan
Menanggapi carut-marut ini, tim awak media dari www.nawacitapost.com, di bawah komando Lesmanan Halawa, telah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak-pihak pemangku kebijakan.
Adapun upaya konfirmasi kepada:
- Kepala Dinas Sosial: Sebagai instansi teknis yang seharusnya paling bertanggung jawab atas validasi data dan distribusi bantuan.
- Sekretaris Daerah: Sebagai koordinator administrasi pemerintah daerah.
- Pimpinan DPRD: Sebagai representasi rakyat yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan anggaran.
Namun, drama yang tersaji justru memuakkan. Alih-alih memberikan klarifikasi atau menunjukkan transparansi, pihak-pihak terkait memilih untuk membatu.