Bekasi, Nawa Cita Post.com- Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai, Pilkades yang dipenuhi transaksi suara berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada pelayanan, melainkan pada pengembalian modal politik.
Tokoh muda Desa Sumbersari, Kang Yana, menyampaikan kritik tajam terhadap fenomena tersebut. Menurutnya, Pilkades yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan integritas, kini sering berubah menjadi “lelang jabatan”.
“Kalau Pilkades dimenangkan dengan uang, jangan kaget kalau setelah menang desa dijadikan ATM. Yang keluar uang saat kampanye bukan sedang berbagi, tapi sedang investasi,” ujar Kang Yana.
Ia menegaskan, pemberian uang atau amplop yang diterima masyarakat bukanlah sedekah, melainkan bentuk transaksi politik yang berbahaya bagi masa depan desa.
“Amplop kecil yang diterima hari ini bukan bantuan, itu uang muka. Uang muka dari proyek besar: menguasai desa selama enam tahun,” katanya.
Kang Yana juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan uang sesaat. Ia menyebut, pemimpin yang terpilih melalui pembelian suara cenderung tidak fokus pada pembangunan, melainkan sibuk mengatur kepentingan tim dan mencari cara untuk “balik modal”.
“Kalau ada calon berani keluar ratusan juta demi kursi kepala desa, jangan pura-pura kaget kalau setelah menang ia sibuk main proyek, sibuk atur timnya, sibuk cari balik modal, lalu rakyat cuma kebagian janji,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai politik uang merusak dua pihak sekaligus. Di satu sisi merusak calon pemimpin karena mendorong sifat rakus, dan di sisi lain merusak masyarakat karena menormalisasi transaksi dalam demokrasi.
“Ketika warga menerima uang, itu sama saja mengirim pesan: silakan pimpin kami, asal bayar. Dan jika sudah begitu, jangan salahkan siapa-siapa ketika pemimpin merasa sudah membeli rakyat, lalu bebas melakukan apa saja,” tambahnya.
Di akhir, Kang Yana mengajak masyarakat untuk berani menolak politik uang demi menjaga kehormatan warga dan masa depan desa.
“Kalau kita ingin desa maju, hentikan kebiasaan memuliakan uang di atas amanah. Desa bukan pasar. Jabatan bukan barang dagangan. Kalau Pilkades dimenangkan dengan uang, desa akan dipimpin bukan dengan hati, tapi dengan hitungan,” pungkasnya
