NAWACITAPOST.COM — Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo, Andi Widjajanto, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu dipandang sebagai persoalan keamanan nasional yang lebih luas.
Dalam diskusi di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Kamis (19/11/2026), Andi menyoroti dugaan penyadapan terhadap sekitar 20.000 target serta kemungkinan adanya jaringan yang bertahan lintas pemerintahan.
Andi merujuk fenomena tersebut dengan istilah deep state atau negara dalam negara, yang menurut analisisnya memiliki akses terhadap aktor, jejaring, dan infrastruktur strategis.
"Deep state itu ada tiga ciri: yang pertama aktornya sama, orangnya sama. Kedua, dia masih punya akses ke jejaring. Ketiga, dia masih punya akses ke infrastruktur," ujar Andi.
Penyadapan Dikaitkan dengan Dugaan Makar
Andi berpandangan bahwa tindakan yang mengganggu keamanan dan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan dapat masuk dalam pembahasan unsur makar.
Ia menegaskan penilaiannya tidak terbatas pada upaya menggulingkan pemerintahan secara fisik.
"Begitu upayanya dilakukan untuk mengganggu keamanan dan kerja Presiden, ya itu sudah dianggap makar," katanya.
Menurut Andi, dugaan penyadapan yang awalnya menyasar Presiden kemudian berkembang dengan jumlah target yang jauh lebih besar, sehingga menunjukkan persoalan serius dalam sistem keamanan nasional.
Ia juga menyoroti celah pengamanan selama masa transisi pemerintahan 2024–2026, khususnya pada lapisan pengamanan personel strategis yang bertugas menjaga protokol komunikasi Presiden.
Sterilisasi Harus Dimulai dari SDM
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Andi mengusulkan pembenahan menyeluruh sebelum pemerintah melakukan audit teknologi penyadapan.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap individu yang memiliki akses strategis harus menjadi langkah awal.
"Sebelum kita melakukan cuci gudang yang sifatnya teknologi, sterilisasi yang pertama itu orang," ucapnya.
Setelah pembenahan sumber daya manusia (SDM), ia mendorong dilakukannya audit infrastruktur teknologi serta moratorium kewenangan penyadapan untuk sementara waktu.
Langkah ini dinilai krusial guna memetakan penggunaan perangkat dan akses yang dimiliki setiap pihak.
Dalam diskusi yang sama, Akbar Faizal turut mengingatkan tingginya risiko apabila dugaan perencanaan makar tidak ditangani secara serius.
"Tidak mungkin sebuah rencana jahat bernama makar menjatuhkan pemerintahan dilakukan oleh orang yang tidak terlalu berpengalaman... maka kemudian risiko bagi bangsa ini menjadi sangat besar jika kita ragu," kata Akbar.
Perkembangan Penyidikan Kepolisian
Di sisi penegakan hukum, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah meningkatkan status penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Pada 19 November 2026, penyidik menggelar perkara internal dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan unsur pengawasan Polri.
Baca Juga: Akhiri Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Komisi III Apresiasi Dasco
Kepolisian juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga berkaitan dengan salah satu tersangka perkara penyadapan.
Selanjutnya, pada Jumat (20/11/2026), ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung ditunda ke pekan berikutnya karena penyidik masih melakukan penggeledahan lanjutan di wilayah Bogor dan Tangerang.
Hingga perkembangan tersebut, pihak kepolisian belum mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan makar.(***)