NAWACITAPOST.COM — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar analisis mendalam terkait dinamika di balik rotasi pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Mahfud menilai penetapan dan pengumuman pergantian orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut sengaja dilakukan secara mendadak.
Menurutnya, langkah dramatis ini diambil sebagai kalkulasi taktis untuk mengantisipasi serta memotong potensi manuver dari pihak-pihak tertentu yang berupaya memblokir atau menghambat proses transisi pimpinan tertinggi kepolisian.
Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan Negara, DJP dan DJKN Kalbar Siapkan Lelang Serentak November Mendatang
Pernyataan tajam tersebut disampaikan Mahfud dalam sebuah diskusi mendalam yang ditayangkan di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Dalam analisisnya, Mahfud secara khusus menyoroti peran sentral Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya memegang posisi kuncian dalam mengawal serta mengamankan kelancaran proses politik di parlemen hingga pelantikan berlangsung.
“Itu tiba-tiba diumumkan karena kalau diberitahu sebelumnya ada yang mengganjal lagi dan yang mengamankan nampaknya Dasco,” ujar Mahfud, seperti yang dikutip dari kanal Forum Keadilan TV pada Rabu 7 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Pakar Hukum Tata Negara ini membeberkan catatan historis mengenai beberapa upaya pergantian Kapolri pada masa-masa sebelumnya.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatannya, proses transisi pimpinan Polri kerap berjalan tidak mulus dan diwarnai ketegangan akibat kuatnya intervensi politik dari lingkaran kekuatan yang mengelilingi pemerintahan terdahulu.
Baca Juga: Sita Aset Rp17 Miliar, DJP Kalimantan Barat Bidik Pulihkan Penerimaan Negara Melalui Lelang Serentak
Dinamika politik kepolisian ini mencapai puncaknya ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Dalam pergeseran konfigurasi kekuasaan tersebut, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dialihtugaskan untuk mengemban amanat baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Tak berhenti pada pengangkatan Kapolri baru, perombakan berskala besar langsung mengguncang struktur internal kepolisian hanya berselang sehari setelah Suyudi resmi menjabat.
Mabes Polri menggelar mutasi dan rotasi kilat terhadap 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).
Mahfud membaca gerak cepat tersebut bukan sekadar penyegaran rutin, melainkan bagian dari penataan ulang peta kekuatan di tubuh Polri.
Baca Juga: Investasi Telkomsel di GOTO Tergerus Rp5,69 Triliun, Butuh Kenaikan 800 Persen demi Balik Modal
Ia juga menyoroti penggeseran Listyo Sigit ke Istana sebagai Kepala Staf Presiden yang dinilainya memiliki konsekuensi serta kalkulasi politik yang sangat signifikan.
Menurut penilaian Mahfud, memindahkan mantan orang nomor satu di Polri ke lingkaran KSP merupakan strategi taktis untuk merangkul dan menempatkan figur bersumber daya strategis ke dalam wadah pemerintahan formal, sekaligus menetralisir pengengaruh langsungnya dari jalur komando struktur kepolisian.
Meskipun analisis Mahfud MD menggambarkan adanya percaturan kekuatan dan motif politik yang kental di balik perombakan ini, pihak kepolisian memberikan keterangan resmi yang berlainan.
Secara formal, Mabes Polri menegaskan bahwa mutasi masif terhadap 88 perwira tersebut murni merupakan bagian dari dinamika organisasi, regenerasi, pembinaan karier berjenjang, serta penyegaran tugas demi mengoptimalkan kinerja pelayanan kepolisian kepada masyarakat.